1 minggu yang lalu
PULANG PISAU – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau nan membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 menghadirkan sejumlah catatan penting. Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta langsung merespons poin-poin krusial, khususnya mengenai Pelabuhan Bahaur dan sektor pendidikan nan dinilai perlu perhatian serius, Senin 27 April 2026.
Dalam rapat nan digelar di Ruang Paripurna DPRD tersebut, DPRD menyampaikan beragam rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keahlian pemerintah wilayah ke depan. Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan petunjuk izin nan kudu disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah.
“Hari ini sesuai ketentuan, DPRD memberikan rekomendasi terhadap LKPj pemerintah daerah. Ini berisi catatan-catatan penting, terutama mengenai jasa dasar, tugas perbantuan, dan rencana strategis nan perlu perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rekomendasi nan disampaikan berkarakter sebagai bahan perbaikan, bukan penolakan terhadap laporan. DPRD saat ini tidak mempunyai kewenangan untuk menolak LKPj, melainkan memberikan masukan konstruktif agar keahlian pemerintah wilayah semakin optimal.
“Ini sifatnya rekomendasi saja. Catatan dari DPRD ini diharapkan bisa menjadi dasar perbaikan di masa mendatang,” tambahnya.
Menanggapi perihal tersebut, Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta menyoroti salah satu poin nan dinilainya cukup krusial, ialah mengenai kondisi Pelabuhan Bahaur nan selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Tadi kita dengar rekomendasi DPR, salah satunya nan sangat krusial menurut saya adalah mengenai Pelabuhan Bahaur. Ini bakal kami tindaklanjuti, lantaran memang di sana masyarakat melakukan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Ia menyebut, pemerintah wilayah sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan perihal tersebut kepada Kementerian Perhubungan, namun belum membuahkan hasil maksimal. Ke depan, pihaknya berencana kembali melakukan komunikasi dan upaya lanjutan agar penanganan pelabuhan tersebut dapat segera terealisasi.
Selain itu, Jayadikarta juga menyoroti rekomendasi di sektor pendidikan, khususnya mengenai kebutuhan perbaikan dan penataan kembali beberapa aspek jasa pendidikan di daerah.
“Nanti kita coba komunikasikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan support dari pihak terkait. Ini krusial agar pelayanan pendidikan kita semakin baik,” katanya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Melalui rekomendasi nan disampaikan, diharapkan arah pembangunan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. (denny)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·