Pemerintah Prancis Mulai Tinggalkan Windows: Pindah Ke Linux

Jakarta -

Peralihan menuju software sumber terbuka alias open-source sekarang semakin tidak bisa dibendung lagi. Banyak pihak mulai sadar bahwa mereka telah menyerahkan terlalu banyak kendali kepada perusahaan penyedia jasa tertutup.

Kondisi inilah nan akhirnya membikin pemerintah Prancis mengambil langkah tegas untuk mengamankan info mereka. Negara tersebut mengumumkan bakal segera beranjak dari teknologi tertutup nan berasal dari luar area Uni Eropa.

Fokus utama mereka sekarang adalah beranjak menggunakan solusi open-source secara berjenjang dan terencana. Salah satu langkah paling nyata adalah dengan meninggalkan sistem operasi Windows dan menggantinya dengan Linux.

Arahan strategis ini disampaikan langsung oleh lembaga digital pemerintah Prancis alias DINUM melalui sebuah pernyataan tertulis. Mereka menyoroti ancaman ketergantungan pada teknologi dari luar Eropa nan kebanyakan didominasi oleh perusahaan Amerika Serikat.

Elemen kunci dari pemutusan hubungan teknologi ini adalah tanggungjawab seluruh stasiun kerja untuk menggunakan Linux. Pihak DINUM juga beriktikad untuk menerapkan mentalitas kemandirian serupa untuk seluruh prasarana hardware dan software mereka.

Setiap kementerian diberi pemisah waktu hingga musim gugur mendatang untuk menyusun rencana pelepasan sistem asing ini. Namun hingga sekarang pemerintah Prancis belum memberikan agenda pasti kapan migrasi besar-besaran tersebut bakal dimulai.

Bos kementerian mengenai David Amiel memberikan argumen nan sangat kuat untuk membenarkan langkah berani instansinya. Ia menyebut bahwa negara tidak bisa lagi sekadar mengakui ketergantungannya melainkan kudu segera membebaskan diri secepat mungkin.

Pemerintah Prancis merasa wajib mengurangi ketergantungan pada perangkat buatan Amerika Serikat demi merebut kembali kendali atas nasib digital mereka. Mereka menolak keras membiarkan info dan prasarana dikendalikan oleh pihak luar nan rawan intervensi.

Solusi asing dinilai mempunyai aturan, harga, dan akibat nan sama sekali tidak bisa dikontrol oleh pemerintah lokal. Saat ini beragam kementerian sedang memetakan ketergantungan tersebut demi memperkuat kedaulatan digital, demikian dikutip detikINET dari situs XDA Developers, Senin (13/4/2026).

Menarik untuk ditunggu ekosistem open-source seperti apa nan bakal dipilih oleh pemerintah Prancis ke depannya. Mereka kemungkinan besar bakal mengandalkan software nan memang dikembangkan di wilayah Eropa seperti sistem operasi openSUSE alias paket LibreOffice.

Langkah radikal Prancis ini sepertinya bisa menjadi contoh nan sangat bagus bagi negara lain nan mau membangun kemandirian teknologi. Bergantung sepenuhnya pada satu penyedia software asing tentu merupakan keputusan nan berisiko untuk menjaga keamanan info skala nasional.

(asj/afr)