Menteri Umkm Akui Perajin Tahu-tempe Menjerit Imbas Rupiah Loyo

Jakarta -

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat melemah hingga menembus level Rp 18.200. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui gejolak kurs belakangan ini memukul sektor UMKM, terutama nan berjuntai pada bahan baku impor.

"Kita juga kudu mengakui bahwa tentunya ada impact di beberapa sektor-sektor tertentu terhadap UMKM kita," ujar Maman di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Menurut Maman, pelemahan mata duit Garuda ini sudah mulai dirasakan oleh para pelaku usaha, salah satunya industri tahu dan tempe. Para perajin serta pedagang tahu dan tempe langsung terdampak lantaran bahan baku berupa kedelai berasal dari impor.

"Sampai saat ini sih jika kita lihat, ya nan sekarang muncul kan pedagang tempe, tahu kita, lantaran memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ. nan kedua, jika beberapa waktu nan lampau kan plastik, namun sekarang kan sudah kembali lagi tren," tambah Maman.

Meski mengakui adanya tekanan pada sektor tahu dan tempe, Maman meminta masyarakat dan pelaku upaya tidak panik berlebihan. Ia menyebut pergerakan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak kemarin.

Maman menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbareng Bank Indonesia (BI) terus bergerak sigap melakukan langkah-langkah agar menjaga stabilitas dan mendorong penguatan rupiah.

"Artinya begini, kita sadar, kita mengerti dan memahami bahwa tentunya ada impact, namun nan terpenting kami pemerintah tidak bakal tinggal diam, dan bakal terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak nan memang bisa berakibat kepada UMKM kita," imbuh Maman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pemerintah bakal mengucurkan subsidi untuk menekan nilai kedelai nan selama ini tetap impor. Zulhas mengatakan subsidi kedelai ini diberikan sebesar Rp 2.000 per kilogram (kg) untuk 250.000 ton tahap pertama.

Keputusan tersebut merupakan pengarahan langsung presiden agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga di tengah perkembangan ekonomi dunia dan pergerakan nilai tukar.

"Nah, oleh lantaran itu tadi kita putuskan disubsidi Rp 2.000 per kilogram. Pemerintah menyediakan untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog," ujarnya usai melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

(rea/ara)