Komunikasi Dinilai Buruk, Dprd Katingan Minta Rsud Mas Amsyar Berbenah

KASONGAN – Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Budy Hermanto, menyoroti pelayanan di RSUD Mas Amsyar Kasongan, khususnya mengenai komunikasi tenaga medis terhadap family pasien.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar keluhan biasa, melainkan corak keresahan masyarakat nan perlu segera ditindaklanjuti.

Ia menilai, meskipun penanganan medis mungkin sudah berjalan, langkah penyampaian info oleh master maupun perawat tetap jauh dari harapan, terutama saat berhadapan dengan family pasien anak dan bayi.

“Keluarga datang ke rumah sakit dengan angan besar, namun nan mereka terima justru penjelasan nan membingungkan, nada nan tidak menenangkan, apalagi terkesan menakut-nakuti,” ujar dikutip akun media sosial FB Budy Hermanto, pada Sabtu 25 April 2026.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi darurat, tenaga medis tidak hanya berhadapan dengan pasien, tetapi juga orang tua nan sedang diliputi rasa resah dan panik. Karena itu, komunikasi nan baik menjadi perihal nan sangat krusial dalam pelayanan kesehatan.

Budy mengingatkan bahwa kegagalan dalam komunikasi dapat berakibat besar terhadap kepercayaan publik.

“Kalau komunikasi saja gagal, maka kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit juga bisa runtuh,” tegasnya.

Atas nama wakil rakyat, dia menekankan bahwa tenaga medis wajib menyampaikan info dengan bahasa nan mudah dipahami, mengedepankan empati, serta bisa menenangkan family pasien, bukan justru menambah kepanikan.

Ia juga meminta manajemen rumah sakit segera melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan, khususnya dalam aspek komunikasi antara tenaga medis dan family pasien.

“Lakukan pembinaan serius, jangan tunggu viral baru bergerak. Rumah sakit kudu menjadi tempat harapan, bukan justru menambah trauma bagi family pasien,” katanya.

Budy menambahkan, bagi masyarakat, persoalan ini bukan hanya soal prosedur, melainkan menyangkut nyawa dan perasaan. Jika perihal mendasar seperti komunikasi tidak bisa diperbaiki, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan kualitas pelayanan nan diberikan.

“Pelayanan ini betul untuk rakyat alias sekadar formalitas? Ini nan kudu dijawab dengan perbaikan nyata,” pungkasnya.

(Bitro)