Kasus Dadan Cs Jadi Alarm Keras, Ini Saran Pakar Ugm Soal Mbg

Kasus dugaan korupsi nan menjerat mantan ketua Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik. Di tengah beragam polemik Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kasus keracunan makanan hingga kontroversi pengelolaan anggaran, perkara norma tersebut dinilai menjadi sirine krusial untuk mengevaluasi tata kelola program secara menyeluruh.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof Dr Phil Gabriel Lele, SIP, MSi, menilai kasus nan menyeret mantan ketua BGN bukanlah persoalan nan muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, masalah tersebut merupakan akumulasi dari beragam kelemahan tata kelola nan telah terjadi sejak awal penyelenggaraan program.

Gabriel menilai MBG sejak awal dibangun dengan pola pengelolaan nan condong sentralistis dan tertutup.

"Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang nan terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (9/6/2026).

Menurut Gabriel, model kebijakan nan dirancang di tingkat pusat lampau diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia berisiko mengabaikan perbedaan kondisi di masing-masing daerah. Padahal, tingkat kesiapan, kapasitas, hingga kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama.

Ia menilai pelibatan pemerintah wilayah menjadi krusial agar penyelenggaraan program lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.

"Kalau pola kebijakan seperti MBG nan dirumuskan di nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia, risikonya adalah kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal. Tingkat kesiapan dan tingkat penerimaannya berbeda-beda," katanya.

Selain itu, Gabriel juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan MBG. Dengan anggaran nan sangat besar dan cakupan nasional, menurutnya diperlukan sistem kontrol nan kuat untuk mencegah penyimpangan sejak dini.

Ia menilai pengawasan nan dilakukan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama ini condong berkarakter reaktif lantaran baru melangkah setelah masalah muncul.

"Godaan-godaan untuk mengambil sesuatu itu mesti ada. Itu bisa diminimalisir jika bukan dihilangkan dengan menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas nan memadai," jelasnya.

Gabriel juga menilai kontrol publik terhadap penyelenggaraan MBG belum melangkah optimal. Berbagai kritik mengenai kualitas program, dugaan pemborosan anggaran, hingga kasus keracunan makanan dinilai belum mendapatkan respons nan memadai.

Dorong Pembenahan Menyeluruh

Meski begitu, Gabriel mengapresiasi langkah pemerintah nan memproses norma mantan ketua BGN. Namun, dia mengingatkan bahwa penindakan terhadap perseorangan tidak cukup jika tidak diikuti pembenahan sistem secara menyeluruh.

"Kita mengapresiasi ada langkah untuk mencopot lampau menangkap Ketua BGN dan wakilnya. Harapannya tidak berakhir di situ, tetapi ini menjadi momentum untuk betul-betul membereskan masalah tata kelola nan luar biasa bobrok mengenai proses perencanaan dan penyelenggaraan program MBG," katanya.

Sebagai langkah awal, Gabriel mendorong pemerintah melakukan pertimbangan komprehensif terhadap kreasi kelembagaan MBG, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban.

Ia apalagi mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program selama satu hingga dua bulan untuk memberi ruang pertimbangan nan melibatkan para mahir independen dari bagian gizi, tata kelola, dan keuangan.

"Bukan hanya dievaluasi oleh birokrat dan tim sukses, tetapi perlu dievaluasi oleh orang-orang nan punya kapasitas, seperti mahir gizi, mahir tata kelola, dan mahir keuangan," pungkasnya.

(naf/naf)