Gubernur Kalteng Kritik Edaran Pembatasan Bbm Yang Sempat Beredar

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengomentari surat info (SE) mengenai pembatasan penjualan BBM subsidi dan nonsubsidi nan sempat beredar atas nama Wali Kota Palangka Raya.

Pernyataan itu disampaikan Agustiar usai pelantikan Anggota KPID Kalteng Periode 2026-2029 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 7 Mei 2026.

“Harusnya seperti himbauan-himbauan wali kota itu enggak ada,” ujarnya.

Menurut Agustiar, jika merujuk pada penjelasan pihak Pertamina, stok BBM untuk wilayah Kalteng semestinya tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Harusnya jika memandang dari Pertamina, walaupun normatif jawabannya stok untuk Kalteng cukup, harusnya,” katanya.

Ia juga mengaku bakal memanggil pihak Pertamina dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna membahas kondisi antrean BBM nan terjadi di sejumlah wilayah.

“Ini kami, pulang ini bakal memanggil pihak-pihak mengenai ya,” ujarnya.

Agustiar meminta pengedaran BBM subsidi lebih diprioritaskan untuk masyarakat umum dibanding sektor industri.

“Kami meminta dengan Pertamina jika pagi itu dilayani nan subsidi dulu, masyarakat luas dulu, baru nan industri sore sampai malam,” katanya.

Menurutnya, persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga di sejumlah wilayah lain sehingga perlu koordinasi berbareng Forkopimda.

“Harusnya berkoordinasi dengan Forkopimda. Saya lihat ini menyeluruh, bukan hanya di tempat kita nan antre, sama, dimanapun sama, lantaran ini situasi global,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang lantaran stok BBM subsidi dinilai tetap mencukupi. “Dimohon tenang, tenang ya, nan subsidi harusnya mencukupi,” katanya.

Agustiar meminta abdi negara penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku penimbunan BBM. “Makanya kami meminta kepada pihak berwajib, jangan kasih maaf kepada penimbun,” tegasnya.

Bahkan, dia menyebut pemerintah wilayah tidak segan menutup SPBU andaikan terbukti melakukan pelanggaran. “Kalaupun itu ranah kami, bakal kami tutup SPBU itu,” lanjutnya.

Ia juga menduga terdapat permainan dalam pengedaran BBM nan menyebabkan antrean panjang di sejumlah daerah.

“Ini ada permainan, orang dalam alias orang luar ini bekerja sama semua ini kayaknya. Tentu kami selaku pemerintah wilayah pasti membahas itu agar memastikan lancar dan aman,” pungkasnya.

Diketahui, surat info mengenai pembatasan penjualan BBM tersebut sempat dikeluarkan, Selasa, 5 Mei 2026. Namun beberapa jam kemudian, Wali Kota Palangka Raya menyatakan surat itu dicabut dan menegaskan dirinya tidak mengeluarkan info tersebut.

(Sya'ban)