Dewan Apresiasi Pemkab Kotim Raih Wtp Ke-12, Buktikan Komitmen Tata Kelola Keuangan Yang Transparan Akuntabel

SAMPIT – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut nan diperoleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD Kotim.

Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menilai capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah wilayah dalam menjaga tata kelola finansial nan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan patokan nan berlaku.

Menurut Angga, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut bukanlah perihal nan mudah. Prestasi tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah wilayah dalam menyusun laporan finansial serta mengelola anggaran secara tertib dan bertanggung jawab.

“Raihan WTP selama 12 kali berturut-turut menunjukkan adanya komitmen dan konsistensi pemerintah wilayah dalam mengelola finansial sesuai standar nan telah ditetapkan,” ujarnya, Selasa 9 Juni 2026.

Opini WTP tidak hanya dipandang sebagai penghargaan administratif semata, tetapi juga menjadi parameter bahwa pengelolaan finansial wilayah telah melangkah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja berbareng seluruh perangkat wilayah nan selama ini berupaya meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

WTP mencerminkan bahwa sistem pengelolaan finansial wilayah semakin baik. Namun nan lebih krusial adalah gimana tata kelola nan baik tersebut bisa memberikan akibat nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, Angga mengingatkan agar capaian tersebut tidak membikin pemerintah wilayah berpuas diri. 

Ia menilai tetap banyak perihal nan perlu dibenahi, terutama memastikan setiap program dan penggunaan anggaran betul-betul memberikan faedah maksimal bagi masyarakat.

“Prestasi ini kudu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran kudu terus diperkuat agar pembangunan wilayah dapat melangkah lebih optimal,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi nan disampaikan BPK dalam hasil pemeriksaan. Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan nan kudu dilakukan secara berkelanjutan.

“Setiap catatan dan rekomendasi dari BPK kudu menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat sistem pengelolaan finansial wilayah ke depan,” ucapnya.

Angga berambisi raihan opini WTP ke-12 ini menjadi momentum bagi seluruh jejeran pemerintah wilayah untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam mengelola anggaran daerah.

“Harapan kami, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan serta pembangunan nan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata politisi PDIP ini. (nardi)