Daya Saing Indonesia Turun Ke Peringkat 48, Pemerintah Cek Penyebabnya

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2026 soal ranking daya saing Indonesia. Dalam laporan tersebut, dari total 70 negara nan disurvei, Indonesia turun ranking dari 40 ke 48.

Airlangga mengatakan bakal mencari tahu penyebab merosotnya posisi daya saing Indonesia.

"Ya kelak kita teliti lagi masalahnya di mana. Kan kita ada persiapan untuk tim di bottlenecking. Jadi kita bakal lihat aja dari sana," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (24/6/2026).

Airlangga menilai, salah satu aspek nan menjadi perhatian utama dalam daya saing nasional ialah di sektor energi, terutama pasokan listrik. Negara dianggap suasana usahanya baik andaikan sektor daya dijadikan pondasi utama dalam aktivitas ekonomi, mulai dari sektor manufaktur, transportasi, hingga jasa.

"Nah ya tentu negara dianggap iklimnya baik jika daya sebagai prasarana utama untuk apapun. Apakah itu untuk manufaktur, apakah itu untuk sektor transportasi, jasa. Nah itu stabil, makanya ada kriteria level 1 sampe level 4. Nah kebetulan Indonesia sedang diminati lantaran kita punya renewable energy," jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga telah memperoleh beragam masukan dari proses peninjauan berbareng dengan sejumlah lembaga internasional, termasuk OECD. Menurutnya, persoalan nan disampaikan sama halnya dengan survei IMD.

"Nah tentu kita bakal pick and choose aja jika nan masalah ini. Toh, ini juga kemarin dalam review termasuk juga dengan sektoral OECD maupun dengan beragam negara lain. Nah kita mendapatkan beberapa rumor nan muncul, isunya nggak terlalu beda," terang Airlangga.

Berdasarkan laporan terbaru, IMD telah menurunkan ranking Indonesia dalam IMD World Competitiveness 2026. Pada 2025, Indonesia menempati ranking ke-40 dan pada 2026, turun ke-48.

IMD membeberkan sejumlah tantangan nan dihadapi Indonesia, mulai dari gejolak ekonomi dunia nan menakut-nakuti keamanan daya nasional, pertumbuhan ekonomi nan cukup stagnan, penyesuaian alokasi anggaran pemerintah, prasarana dan kompetensi sumber daya manusia nan tidak memadai, hingga kesiapan sumber pendanaan nan terbatas.

(hns/hns)