Wabup Pulang Pisau: Wtp Bukan Sekadar Prestasi, Tetapi Bentuk Pertanggungjawaban

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola finansial daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, wilayah berjuluk Bumi Handep Hapakat itu sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Pulang Pisau H. Ahmad Jayadikarta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Pulang Pisau di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (8/6).

Dalam kesempatan itu, Jayadikarta memaparkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan finansial pemerintah wilayah tahun anggaran 2025.

Menurutnya, raihan WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi pemerintah wilayah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Pulang Pisau untuk nan ke-11 kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Jayadikarta.

Ia menjelaskan, total anggaran wilayah pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,152 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan wilayah mencapai 94,36 persen, sedangkan realisasi shopping wilayah mencapai 94,26 persen dari total anggaran nan telah ditetapkan.

Selain itu, realisasi penyertaan modal pemerintah wilayah juga mencapai 100 persen sesuai sasaran nan direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan efektivitas penyelenggaraan program pembangunan sekaligus ketepatan pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Jayadikarta, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi parameter bahwa pengelolaan finansial wilayah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Raihan tersebut sekaligus menjadi modal krusial bagi Pemkab Pulang Pisau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pemerintah wilayah juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna mempertahankan kualitas pengelolaan finansial nan semakin baik di masa mendatang.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur ketua dan personil DPRD, jejeran pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (art/kpg)

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola finansial daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, wilayah berjuluk Bumi Handep Hapakat itu sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Pulang Pisau H. Ahmad Jayadikarta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Pulang Pisau di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (8/6).

Dalam kesempatan itu, Jayadikarta memaparkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan finansial pemerintah wilayah tahun anggaran 2025.

Menurutnya, raihan WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi pemerintah wilayah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Pulang Pisau untuk nan ke-11 kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Jayadikarta.

Ia menjelaskan, total anggaran wilayah pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,152 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan wilayah mencapai 94,36 persen, sedangkan realisasi shopping wilayah mencapai 94,26 persen dari total anggaran nan telah ditetapkan.

Selain itu, realisasi penyertaan modal pemerintah wilayah juga mencapai 100 persen sesuai sasaran nan direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan efektivitas penyelenggaraan program pembangunan sekaligus ketepatan pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Jayadikarta, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi parameter bahwa pengelolaan finansial wilayah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Raihan tersebut sekaligus menjadi modal krusial bagi Pemkab Pulang Pisau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pemerintah wilayah juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna mempertahankan kualitas pengelolaan finansial nan semakin baik di masa mendatang.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur ketua dan personil DPRD, jejeran pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (art/kpg)