Wabup Barsel Resmikan Desa Binaan Imigrasi Dan Dukung Penguatan Pengawasan Keimigrasian.

BUNTOK, PROKALTENG.CO  – Wakil Bupati (Wabup) Barito Selatan (Barsel), Khristianto Yudha, menghadiri sekaligus meresmikan Desa Binaan Imigrasi dan Pelayanan Eazy Passport nan diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya di Kabupaten Barsel nan berjalan di aula Polres Barsel, Rabu (10/6).

Khristianto Yudha menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya atas penyelenggaraan Program Desa Binaan Imigrasi, Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), serta penguatan kegunaan pengawasan keimigrasian di wilayah Kabupaten Barsel.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kami menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan program ini. Program Desa Binaan Imigrasi sangat krusial dan relevan dengan kondisi saat ini lantaran persoalan keimigrasian tidak lagi hanya berangkaian dengan manajemen paspor, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, pengawasan aktivitas orang asing, serta ketertiban di lingkungan kita,” ujar Khristianto Yudha.

Menurut Khristianto Yudha, Program Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pihak Imigrasi, pemerintah daerah, abdi negara keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan keimigrasian, termasuk terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing di wilayah Barito Selatan.

” Pemerintah wilayah terbuka terhadap investasi dan kerja sama nan memberikan akibat positif bagi pembangunan daerah. Namun demikian, pengawasan terhadap penduduk negara asing maupun tenaga kerja asing tetap kudu dilakukan secara optimal sesuai ketentuan nan berlaku,” bebernya.

”Kita terbuka terhadap investasi nan membawa faedah bagi daerah, tetapi pengawasan kudu tetap melangkah dengan baik agar seluruh penduduk negara asing maupun tenaga kerja asing nan berada di wilayah kita betul-betul sesuai dengan patokan nan berlaku,” sambungnya.

Khristianto Yudha juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian. Kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga penduduk di lingkungan sekitar diharapkan mempunyai kepedulian dan pemahaman nan baik andaikan menemukan keberadaan orang asing nan tidak jelas alias aktivitas nan tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, dia mengingatkan adanya tantangan berupa potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) nan tetap menjadi perhatian bersama.

“Masih ada masyarakat nan mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar wilayah maupun luar negeri tanpa memahami akibat dan prosedur nan benar. Kondisi ini memerlukan perhatian serta upaya pencegahan secara bersama-sama,” bebernya.

BUNTOK, PROKALTENG.CO  – Wakil Bupati (Wabup) Barito Selatan (Barsel), Khristianto Yudha, menghadiri sekaligus meresmikan Desa Binaan Imigrasi dan Pelayanan Eazy Passport nan diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya di Kabupaten Barsel nan berjalan di aula Polres Barsel, Rabu (10/6).

Khristianto Yudha menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya atas penyelenggaraan Program Desa Binaan Imigrasi, Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), serta penguatan kegunaan pengawasan keimigrasian di wilayah Kabupaten Barsel.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kami menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan program ini. Program Desa Binaan Imigrasi sangat krusial dan relevan dengan kondisi saat ini lantaran persoalan keimigrasian tidak lagi hanya berangkaian dengan manajemen paspor, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, pengawasan aktivitas orang asing, serta ketertiban di lingkungan kita,” ujar Khristianto Yudha.

Menurut Khristianto Yudha, Program Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pihak Imigrasi, pemerintah daerah, abdi negara keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan keimigrasian, termasuk terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing di wilayah Barito Selatan.

” Pemerintah wilayah terbuka terhadap investasi dan kerja sama nan memberikan akibat positif bagi pembangunan daerah. Namun demikian, pengawasan terhadap penduduk negara asing maupun tenaga kerja asing tetap kudu dilakukan secara optimal sesuai ketentuan nan berlaku,” bebernya.

”Kita terbuka terhadap investasi nan membawa faedah bagi daerah, tetapi pengawasan kudu tetap melangkah dengan baik agar seluruh penduduk negara asing maupun tenaga kerja asing nan berada di wilayah kita betul-betul sesuai dengan patokan nan berlaku,” sambungnya.

Khristianto Yudha juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian. Kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga penduduk di lingkungan sekitar diharapkan mempunyai kepedulian dan pemahaman nan baik andaikan menemukan keberadaan orang asing nan tidak jelas alias aktivitas nan tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, dia mengingatkan adanya tantangan berupa potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) nan tetap menjadi perhatian bersama.

“Masih ada masyarakat nan mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar wilayah maupun luar negeri tanpa memahami akibat dan prosedur nan benar. Kondisi ini memerlukan perhatian serta upaya pencegahan secara bersama-sama,” bebernya.