Stok Bbm Seret, Angkutan Umum Kalteng Terdampak

PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah sigap menyikapi kesulitan pikulan umum dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kalteng, Yulindra Dedy, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 23 April 2026.

Menurutnya, persoalan utama nan terjadi di lapangan adalah sering habisnya stok BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU akibat praktik pelangsiran dan penyalahgunaan.

Akibatnya, pikulan umum berizin terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan nilai lebih tinggi, sehingga meningkatkan biaya operasional dan berpotensi mendorong kenaikan tarif penumpang hingga 15-20 persen.

“Kondisi ini kudu segera diantisipasi agar tidak berakibat pada inflasi wilayah dan memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Yulindra menegaskan, pikulan umum kudu menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. “Angkutan umum, khususnya bus dan pikulan berizin, kudu menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta abdi negara penegak hukum untuk memastikan pengedaran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Sejumlah langkah konkret pun disiapkan, di antaranya penetapan SPBU tertentu nan memprioritaskan pikulan umum, pengamanan pengedaran di lapangan, serta percepatan pembaruan sistem barcode BBM subsidi nan terintegrasi dengan info KIR kendaraan.

Dalam jangka pendek, pemerintah bakal memprioritaskan alokasi kuota harian BBM subsidi bagi pikulan umum di SPBU tertentu dengan pengawasan terpadu.

Sementara itu, solusi jangka menengah difokuskan pada penyempurnaan sistem pendaftaran barcode dengan persyaratan nan lebih ketat serta penguatan izin daerah.

“Langkah ini krusial untuk mencegah lonjakan tarif pikulan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” kata Yulindra.

Ia menegaskan, Dinas Perhubungan bakal terus memastikan jasa transportasi publik tetap melangkah aman, lancar, dan terjangkau bagi masyarakat.

(Sya'ban)