Apresiasi Kebebasan Berpendapat, Dprd Dorong Mahasiswa Kalteng Duduk Satu Meja Dengan Gubernur

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Aksi demonstrasi nan dilakukan oleh Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh, nan terdiri dari golongan komponen mahasiswa, BEM, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sambutan positif dari DPRD Provinsi Kalteng.

Aksi nan menyuarakan hak-hak rakyat, Peringatan pekerja Internasional, dan pertimbangan pembangunan, hingga Hari pendidikan Nasional tersebut dinilai sejalan dengan temuan dan catatan pengawasan majelis di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi, mengapresiasi kebebasan beranggapan mahasiswa di jalanan, dia mendorong agar pergerakan ini dilanjutkan ke meja perundingan nan lebih konkret.

“Kami dari DPRD menyambut positif atas seluruh aktivitas dan tindakan teman-teman mahasiswa. Apa nan disampaikan tadi sejujurnya sudah menjadi catatan kita berbareng di dewan, ” ujar Junaidi saat diwawancara awak media di tengah-tengah tindakan massa.

Junaidi juga berambisi ada tindak lanjut berupa audiensi nan menghadirkan langsung Gubernur Kalteng selaku penyelenggara kebijakan.

“Harapan kita kelak aktivitas ini ada tindak lanjut di mana Pak Gubernur bisa datang langsung, sehingga eksekusinya bisa dilaksanakan,” tambahnya

Hal menarik nan disoroti oleh personil majelis tersebut dalam pertemuan tersebut adalah perlunya memikirkan nasib para mahasiswa pengunjuk rasa pasca-lulus dari perguruan tinggi.

“Yang kita rumuskan sekarang bukan hanya masalah saat ini. Mahasiswa nan tetap kuliah, kira-kira setelah lulus kelak jadi apa? Ini perlu dirumuskan bersama-sama pemerintah, ” tuturnya

Ia menekankan. Bahwa perumusan kebijakan pendidikan dan ekonomi kudu berakibat jangka panjang, agar tidak menciptakan pengangguran terdidik nan baru.

“Jangan sampai hari ini kita demo memperjuangkan rakyat, tapi besok setelah lulus kuliah justru jadi pengangguran,” ungkapnya.

Oleh lantaran itu, Junaidi menyarankan agar mahasiswa, OKP, dan pemerintah wilayah segera duduk dalam satu meja untuk membicarakan kebijakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan tenaga kerja secara konkret, dengan pengawalan penuh dari pihak legislatif. (her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Aksi demonstrasi nan dilakukan oleh Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh, nan terdiri dari golongan komponen mahasiswa, BEM, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sambutan positif dari DPRD Provinsi Kalteng.

Aksi nan menyuarakan hak-hak rakyat, Peringatan pekerja Internasional, dan pertimbangan pembangunan, hingga Hari pendidikan Nasional tersebut dinilai sejalan dengan temuan dan catatan pengawasan majelis di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi, mengapresiasi kebebasan beranggapan mahasiswa di jalanan, dia mendorong agar pergerakan ini dilanjutkan ke meja perundingan nan lebih konkret.

“Kami dari DPRD menyambut positif atas seluruh aktivitas dan tindakan teman-teman mahasiswa. Apa nan disampaikan tadi sejujurnya sudah menjadi catatan kita berbareng di dewan, ” ujar Junaidi saat diwawancara awak media di tengah-tengah tindakan massa.

Junaidi juga berambisi ada tindak lanjut berupa audiensi nan menghadirkan langsung Gubernur Kalteng selaku penyelenggara kebijakan.

“Harapan kita kelak aktivitas ini ada tindak lanjut di mana Pak Gubernur bisa datang langsung, sehingga eksekusinya bisa dilaksanakan,” tambahnya

Hal menarik nan disoroti oleh personil majelis tersebut dalam pertemuan tersebut adalah perlunya memikirkan nasib para mahasiswa pengunjuk rasa pasca-lulus dari perguruan tinggi.

“Yang kita rumuskan sekarang bukan hanya masalah saat ini. Mahasiswa nan tetap kuliah, kira-kira setelah lulus kelak jadi apa? Ini perlu dirumuskan bersama-sama pemerintah, ” tuturnya

Ia menekankan. Bahwa perumusan kebijakan pendidikan dan ekonomi kudu berakibat jangka panjang, agar tidak menciptakan pengangguran terdidik nan baru.

“Jangan sampai hari ini kita demo memperjuangkan rakyat, tapi besok setelah lulus kuliah justru jadi pengangguran,” ungkapnya.

Oleh lantaran itu, Junaidi menyarankan agar mahasiswa, OKP, dan pemerintah wilayah segera duduk dalam satu meja untuk membicarakan kebijakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan tenaga kerja secara konkret, dengan pengawalan penuh dari pihak legislatif. (her)