Sekda Kotim Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor Untuk Tekan Angka Stunting

SAMPIT – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur (Kotim) Umar Kaderi, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan aktivitas penggerakan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting, Rabu 22 April 2026 di Puskesmas Baamang 1.

Kepala Dinas Kesehatan Kotim ini menilai momentum ini krusial sebagai sarana edukasi sekaligus memperkuat kerjasama lintas sektor, terlebih tidak setiap saat dilaksanakan.

“Alhamdulillah Dinas Kesehatan bisa melaksanakan aktivitas ini. Ini bagian dari upaya kita menggerakkan masyarakat untuk mencegah stunting,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aktivitas tersebut merupakan corak kerjasama antara sektor kesehatan dengan beragam pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, mulai dari camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu.

Melalui edukasi nan diberikan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencegahan stunting, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Stunting itu dimulai sejak dalam kandungan. Jadi gimana asupan gizi ibu mengandung kudu betul-betul diperhatikan agar bayi nan dilahirkan sehat sesuai angan kita semua,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga membujuk seluruh pihak untuk menjadikan aktivitas ini sebagai momentum membangun komitmen berbareng dalam menekan nomor stunting di Kotim.

Umar berambisi melalui pemberian makanan tambahan nan dilakukan oleh puskesmas, kader posyandu, maupun program lainnya, tidak muncul lagi kasus stunting baru, sekaligus bisa menekan nomor nan sudah ada.

Saat ini, berasas info SSGI, nomor stunting di Kotim tetap berada di nomor 21,6 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan nomor kondusif berada di kisaran 14 hingga 15 persen.

Ia mengakui, kemauan masyarakat dan pihak kecamatan untuk menekan nomor stunting cukup besar. Namun, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi tetap perlu ditingkatkan, ditambah kondisi ekonomi nan menjadi hambatan di lapangan.

“Kita berambisi dengan kerjasama semua pihak, baik camat, kepala desa, dinas sosial, dan lainnya, bisa bersama-sama mengurangi nomor stunting. Kalau hanya satu dua OPD, tentu bakal kesulitan,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah wilayah telah menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan dan desa mengenai support pendanaan melalui CSR dan biaya desa, meski jumlahnya tetap terbatas.

Meski demikian, dia optimistis support tersebut dapat menjadi stimulus dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

“Peran perusahaan cukup besar melalui CSR, namun memang belum terstruktur dan tetap terbatas di wilayah sekitar mereka. Kita terus mendorong agar peran ini bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (Nardi)