Qr Code Diperketat Cegat Pengguna Pertamax Pindah Ke Pertalite

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah memperketat sistem QR Code untuk mengantisipasi potensi lonjakan pengguna BBM nonsubsidi nan tergoda beranjak ke Pertalite menyusul kenaikan nilai Pertamax yang cukup tajam.

Harga Pertamax RON 92 resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter di wilayah Jawa per Rabu (10/6), Pertamax Green 95 (RON 95) juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu nilai BBM subsidi Pertalite tetap Rp10.000 per liter. 

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengakui akibat pergeseran ke Pertalite adalah kebenaran nan tidak bisa dihindari. Namun berasas pemantauan berbareng Pertamina Patra Niaga dalam dua hari pertama, dampaknya disebut tetap terbatas.

"Itu juga kebenaran nan tidak bisa disangkal bahwa bakal ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berbincang dengan Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari Pertamax Turbo nan di atas ke Pertamax saat ini," ujar Anggia, ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).

QR Code

Sebagai langkah utama mitigasi, pemerintah memperkuat pengawasan pengedaran BBM subsidi melalui sistem QR Code. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memerintahkan Pertamina dan pihak mengenai memperketat pengawasan di lapangan.

"Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum nan mengakali ini. Menteri ESDM (Bahlil) sudah meminta untuk Pertamina dan pihak mengenai untuk meningkatkan pengawasan di bawah," jelas Anggia.

Meski begitu, dia menilai pengawasan saja tidak cukup. Anggia menekankan kesadaran pengguna kendaraan lebih menentukan dibanding sistem pengawasan nan paling ketat sekalipun.

"Tapi nan paling penting, enggak semuanya kudu diawasi. nan paling krusial kesadaran dari masyarakat nan tumbuh. Mana nan haknya, mana nan bukan haknya, itu sih nan lebih penting," jelasnya.

Anggia secara unik mengimbau pengguna kendaraan nan bisa membeli Pertamax untuk tidak beranjak ke Pertalite. Subsidi BBM, menurutnya, semestinya menjadi kewenangan golongan nan betul-betul memerlukan seperti petani dan nelayan.

"Semua juga kudu aware dong, mana nan bukan haknya, jangan diambil, sehingga masyarakat nan memang kudu dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya," terangnya.

Terkait akibat jebolnya kuota Pertalite, pemerintah memastikan bakal terus memantau lapangan sembari menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal.

"Kalau kita berbincang kuota nan pasti pemerintah berupaya untuk subsidi untuk masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kan kita juga kudu menjaga kondisi fiskal. Jadi apapun itu pasti bakal dipantau untuk keseimbangannya. nan krusial masyarakat terpenuhi, tapi di satu sisi beban fiskal juga tidak terlalu berat," ujarnya.

(fea)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]