Petani Harus Diawasi! Jangan Sampai Jatah Bbm Dan Pupuk Subsidi Dijual Lagi

SAMPIT – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk bersubsidi kepada petani kembali menjadi sorotan. Ketua Aliansi Pemuda Kotawaringin Timur (Kotim), Anton Al Sudani, meminta pemerintah daerah, abdi negara penegak hukum, hingga lembaga mengenai memperketat pengawasan agar support subsidi nan diperuntukkan bagi petani tidak disalahgunakan alias diperjualbelikan.

Menurut Anton, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju kepada SPBU maupun pemasok ketika terjadi kelangkaan alias persoalan distribusi. Namun di sisi lain, dugaan penyimpangan nan dilakukan oleh oknum penerima subsidi justru jarang mendapat perhatian serius.

“Kalau memang ada petani nan kedapatan menjual kembali BBM subsidi alias pupuk subsidi nan mereka terima, maka distribusinya kudu dihentikan. Jangan sampai kewenangan nan diberikan negara untuk mendukung produktivitas pertanian malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi,” kata Anton, Rabu 3 Juni 2026.

Ia menilai, alokasi pupuk subsidi maupun BBM nan diberikan kepada petani pada dasarnya telah dihitung berasas kebutuhan lahan dan perangkat produksi nan digunakan. Karena itu, andaikan muncul permintaan nan tidak masuk logika alias melampaui kebutuhan riil, perihal tersebut patut menjadi perhatian.

Anton mencontohkan adanya permintaan BBM subsidi dalam jumlah besar nan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat pertanian nan telah terdata.

“Ada nan sampai meminta dua tangki BBM. Padahal kebutuhan harian perangkat mereka bisa dihitung. Kalau kebutuhan sebenarnya sudah jelas, lampau kenapa kudu meminta dalam jumlah nan berlebihan? Ini nan kudu diawasi,” ujarnya.

Menurutnya, jika pengawasan tidak diperketat, maka potensi penyalahgunaan subsidi bakal terus terjadi dan merugikan petani lain nan betul-betul membutuhkan. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi mengganggu pengedaran serta kesiapan BBM dan pupuk bersubsidi di lapangan.

Anton juga mengkritik sejumlah pihak nan selama ini lebih sering menyalahkan SPBU dan pemasok saat terjadi persoalan pengedaran subsidi. Padahal, kata dia, dugaan penjualan kembali pupuk subsidi maupun permintaan BBM nan tidak wajar oleh oknum penerima support juga perlu menjadi perhatian.

“Selama ini DPRD sering menyoroti SPBU dan distributor. Tapi ketika banyak pupuk subsidi beredar kembali dari tangan petani alias ada permintaan BBM nan tidak masuk akal, itu jarang disoroti. Padahal persoalan ini juga kudu dibuka dan diawasi bersama,” tegasnya.

Ia berambisi pemerintah wilayah berbareng lembaga mengenai dapat melakukan pertimbangan dan verifikasi secara berkala terhadap penerima subsidi. Dengan demikian, support nan berasal dari anggaran negara betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani, bukan untuk diperjualbelikan kembali.

(Jimmy)