2 jam yang lalu
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas wilayah nan digelar dalam rapat tindak lanjut tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/5/2026).
“Upaya mengatasi inflasi agar dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka.
Rapat nan diikuti seluruh kabupaten dan kota secara daring tersebut, menjadi bagian dari konsolidasi untuk memastikan langkah pengendalian inflasi melangkah terarah dan terukur di setiap wilayah.
“Koordinasi antardaerah diharapkan bisa menghasilkan langkah konkret nan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah,” terangnya.
Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Gunung Mas melaporkan bahwa pengawasan nilai dan pengedaran bahan pokok telah dilakukan sebagai langkah awal pengendalian.
Namun, upaya tersebut dinilai tetap perlu diperkuat dengan tindakan nyata di lapangan agar dampaknya lebih signifikan.
Tak hanya itu, Kabupaten Barito Utara juga menyampaikan sejumlah strategi nan telah diterapkan, seperti operasi pasar murah, sidak pasar, serta aktivitas menanam komoditas pangan seperti cabai. Langkah tersebut didukung oleh keberadaan penyimpanan pemasok nan membantu menjaga kestabilan pasokan di daerah.
“Tekanan inflasi tetap dipengaruhi aspek eksternal, terutama kenaikan nilai bahan bakar minyak nan berakibat pada biaya distribusi,” jelas Hamka.
Sementara di sisi lain, Kabupaten Seruyan menilai koordinasi lintas wilayah, khususnya dengan wilayah penghasil komoditas, perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan menekan gejolak harga. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas wilayah nan digelar dalam rapat tindak lanjut tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/5/2026).
“Upaya mengatasi inflasi agar dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka.
Rapat nan diikuti seluruh kabupaten dan kota secara daring tersebut, menjadi bagian dari konsolidasi untuk memastikan langkah pengendalian inflasi melangkah terarah dan terukur di setiap wilayah.
“Koordinasi antardaerah diharapkan bisa menghasilkan langkah konkret nan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah,” terangnya.
Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Gunung Mas melaporkan bahwa pengawasan nilai dan pengedaran bahan pokok telah dilakukan sebagai langkah awal pengendalian.
Namun, upaya tersebut dinilai tetap perlu diperkuat dengan tindakan nyata di lapangan agar dampaknya lebih signifikan.
Tak hanya itu, Kabupaten Barito Utara juga menyampaikan sejumlah strategi nan telah diterapkan, seperti operasi pasar murah, sidak pasar, serta aktivitas menanam komoditas pangan seperti cabai. Langkah tersebut didukung oleh keberadaan penyimpanan pemasok nan membantu menjaga kestabilan pasokan di daerah.
“Tekanan inflasi tetap dipengaruhi aspek eksternal, terutama kenaikan nilai bahan bakar minyak nan berakibat pada biaya distribusi,” jelas Hamka.
Sementara di sisi lain, Kabupaten Seruyan menilai koordinasi lintas wilayah, khususnya dengan wilayah penghasil komoditas, perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan menekan gejolak harga. (adr)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·