2 jam yang lalu
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 nan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Bupati Lamandau, baru-baru ini.
Rakor melalui Via zoom nan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian itu, untuk membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi di daerah. Dari Pemkab Lamandau, datang Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Lamandau, Meigo Basel, berbareng perwakilan Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta lembaga mengenai lainnya.
Selain konsentrasi pada inflasi, agenda rakor juga membahas pengarahan mengenai support penyelenggaraan aktivitas nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026, Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dan penyerahan sampul peringatan sinergi penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
Usai mengikuti rakor, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Lamandau, Meigo Basel, menjelaskan bahwa Mendagri meminta seluruh pemerintah wilayah untuk memperketat pengawasan di lapangan.
“Mendagri meminta seluruh pemerintah wilayah terus memantau perkembangan nilai dan kesiapan bahan pokok, mengidentifikasi beragam hambatan di lapangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas nilai dan daya beli masyarakat,” ujar Meigo Basel, Kamis (18/6).
Terkait agenda Sensus Ekonomi 2026, Meigo menyampaikan pesan Mendagri bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan sensus nasional tersebut. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data hasil sensus ini nantinya bakal menjadi fondasi krusial dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pemkab Lamandau pun menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung kelancaran program nasional ini agar info nan dihasilkan jeli dan valid.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah wilayah bakal mempunyai info nan lebih komplit dan jeli untuk memahami kondisi perekonomian wilayah serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan nan tepat sasaran,” pungkasnya. (bib)
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 nan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Bupati Lamandau, baru-baru ini.
Rakor melalui Via zoom nan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian itu, untuk membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi di daerah. Dari Pemkab Lamandau, datang Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Lamandau, Meigo Basel, berbareng perwakilan Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta lembaga mengenai lainnya.
Selain konsentrasi pada inflasi, agenda rakor juga membahas pengarahan mengenai support penyelenggaraan aktivitas nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026, Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dan penyerahan sampul peringatan sinergi penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
Usai mengikuti rakor, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Lamandau, Meigo Basel, menjelaskan bahwa Mendagri meminta seluruh pemerintah wilayah untuk memperketat pengawasan di lapangan.
“Mendagri meminta seluruh pemerintah wilayah terus memantau perkembangan nilai dan kesiapan bahan pokok, mengidentifikasi beragam hambatan di lapangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas nilai dan daya beli masyarakat,” ujar Meigo Basel, Kamis (18/6).
Terkait agenda Sensus Ekonomi 2026, Meigo menyampaikan pesan Mendagri bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan sensus nasional tersebut. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data hasil sensus ini nantinya bakal menjadi fondasi krusial dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pemkab Lamandau pun menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung kelancaran program nasional ini agar info nan dihasilkan jeli dan valid.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah wilayah bakal mempunyai info nan lebih komplit dan jeli untuk memahami kondisi perekonomian wilayah serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan nan tepat sasaran,” pungkasnya. (bib)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·