1 jam yang lalu
PALANGKA RAYA – Janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran dan Edy Pratowo mengenai pemberian support biaya sebesar Rp500 juta per desa dipastikan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Program nan sempat menjadi sorotan publik tersebut terpaksa ditunda akibat terjadinya penyusutan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nan signifikan.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menegaskan bahwa penundaan ini bukan berfaedah pembatalan program, melainkan langkah logis menyesuaikan dengan keahlian finansial daerah.
”Kita sama-sama membaca bahwa Pak Gubernur tidak jadi membantu Rp500 juta per desa. DPRD Kalteng bakal sama-sama memandang gimana keahlian APBD kita. Kalau memang APBD kita mampu, ya memang janji itu kudu kita bantu,” ujar Junaidi usai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Rabu, 17 Juni 2026 malam
Junaidi menambahkan, jika realitas fiskal belum memungkinkan, penundaan merupakan pilihan nan paling masuk logika bagi pemerintah daerah. “Cuma jika memang realitanya APBD kita ini tidak mampu, ya suka tidak suka ya kita menunda dulu. Jadi, bukan berfaedah tidak membantu, ya enggak,” tegasnya.
Pihaknya berambisi kondisi finansial pada tahun 2026 ini menunjukkan tren perbaikan, sehingga realisasi support bagi desa tersebut dapat terlaksana pada periode 2026-2027.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, memberikan penjelasan langsung mengenai nasib wacana support biaya desa jumbo tersebut. Ia menjelaskan bahwa rencana itu disusun saat kondisi anggaran tetap mencukupi, namun sekarang terjadi penurunan drastis.
”Itu cerita dulu waktu anggaran (masih cukup seperti) dulu, anggaran sekarang saja sudah berkurang,” beber Agustiar saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 12 Juni 2026.
Gubernur merinci, penurunan biaya wilayah sangat signifikan. “Dulu lantaran anggarannya cukup jadi kami merencanakan itu, waktu itu anggaran Rp10,2 triliun, sekarang Rp5,4 triliun, nan jika dipotong lagi tinggal Rp1,5 triliun,” tambahnya.
Menurut Agustiar, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah wilayah untuk lebih realistis dan selektif dalam menyusun program prioritas nan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “Kondisi ini menuntut pemerintah wilayah untuk lebih realistis dan selektif dalam menyusun program prioritas nan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa skema support tersebut sejatinya dirancang dalam nominal Rp250 juta sampai Rp500 juta per desa. Namun, dia menggarisbawahi bahwa biaya tersebut tidak diserahkan secara tunai, melainkan kudu dalam corak program kerja nan produktif.
”Itu dalam corak program, jika dikasih ke kepala desa (langsung) entar dia kawin lagi, ini dalam corak program, desa lebih dulu mengusulkan program,” beber Edy.
Edy menjelaskan bahwa pelaksana tetap melakukan proses verifikasi info dan musyawarah pembangunan untuk memastikan support tepat sasaran.
“Kan sebelum ada program ada musyawarah pembangunan desa, kemudian musyawarah tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, kelak kami lihat usulan dari desa apa saja, baru kami programkan support finansial itu,” pungkasnya.
Program ini awalnya ditargetkan melangkah efektif pada tahun 2026 berbarengan dengan peluncuran Kartu Huma Betang. Namun, dengan penurunan kapabilitas fiskal daerah, rencana tersebut kudu dievaluasi total demi menyelamatkan kesehatan finansial Pemprov Kalteng.
(Syauqi)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·