Pemkab Barito Timur Ikuti Validasi Hasil Pengukuran Ipkd Tahun 2024 Secara Virtual

Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti aktivitas Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 nan diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Amrullah, serta dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappelitbangda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Bagian Pemerintahan Setda Barito Timur.

Validasi ini merupakan tindak lanjut pengarahan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil pengukuran IPKD nan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan pengelolaan finansial wilayah berbasis regional. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan pakar, akademisi, dan media guna memastikan hasil pengukuran nan objektif, akurat, independen, komprehensif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses validasi, Pemerintah Kabupaten Barito Timur memaparkan komitmen wilayah dalam pengelolaan finansial serta memberikan penjelasan dan penguatan terhadap info dukung nan telah diinput pada sistem pengukuran IPKD. Tahapan pengesahan meliputi pembahasan enam dimensi penilaian, ialah kesesuaian arsip perencanaan dan penganggaran, alokasi mandatory spending, transparansi pengelolaan keuangan, realisasi shopping daerah, kondisi kesehatan finansial daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil info nan disampaikan melalui validasi, Kabupaten Barito Timur menunjukkan capaian positif pada sejumlah indikator, di antaranya alokasi anggaran pendidikan sebesar 21,6 persen nan telah memenuhi ketentuan minimal 20 persen, alokasi shopping prasarana pelayanan publik sebesar 42,3 persen, serta tingkat penyerapan shopping operasional, shopping modal, dan shopping transfer nan berada di atas 91 persen. Selain itu, Kabupaten Barito Timur juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut.

Kegiatan pengesahan untuk Kabupaten Barito Timur berjalan pada sesi Room 4 sesuai agenda nan telah ditetapkan oleh BSKDN Kemendagri. Hasil pengesahan ini diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola finansial wilayah nan transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan finansial wilayah melalui perencanaan nan matang, penganggaran nan tepat sasaran, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap penyelenggaraan program pembangunan.

“Validasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola finansial wilayah agar semakin baik, sehingga faedah pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ujarnya.