Pemerintah Putar Otak Cegah Phk 55 Ribu Orang Gegara Gas Industri Mahal

Jakarta -

Pemerintah mulai putar otak mencari solusi mengenai masalah gas industri nan mahal. Masalah ini, disebut serikat pekerja bakal menjadi pemicu 55 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Satgas Mitigasi PHK sendiri sudah mulai dibentuk, dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi ketuanya. Sejauh ini Prasetyo bilang pihaknya mulai berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto pemerintah bakal segera mencari jalan keluar.

Dia bilang dalam satu alias dua hari ke depan pihaknya sudah keluar dengan sebuah solusi manjur untuk mengatasi masalah gas industri mahal. Pemerintah bakal menjamin semua sektor nan memerlukan gas industri bisa mendapatkannya dan berkegiatan seperti biasa tanpa melakukan perampingan tenaga kerja.

"Mungkin dalam satu-dua hari ini kita bakal ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor nan memerlukan gas, terutama di sektor industri, dapat melangkah sebagaimana nan seharusnya," tegas Prasetyo usai rapat di DPR dengan pemangku kepentingan terkait, Jumat (26/6/2026).

Di tempat nan sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan ada sekitar 55 ribu orang pekerja di bawah naungan KSPSI nan terancam di-PHK. Harga gas mahal membikin pabrik puluhan ribu pekerja itu menghentikan operasinya dan membikin para pekerja kehilangan pekerjaan.

"55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari nan lampau perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK," beber Andi Gani.

Dia mengungkapkan rapat nan dilakukan di DPR hari ini diyakini bakal membuahkan hasil. Dalam beberapa hari ke depan, Andi Gani bilang pemerintah bakal mengumumkan kebijakan untuk mengatasi masalah nilai gas industri mahal.

"Rapat tadi memutuskan dalam waktu satu dua hari pemerintah bakal segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi nan sangat kritis. Ini dapat saya katakan sangat kritis," tegas Andi Gani.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga sudah memberikan atensi unik soal masalah ini. Secara langsung Dasco langsung menelepon Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk menindaklanjuti masalah ini. Sambungan telepon itu dilakukan olehnya di sela-sela sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026) nan lalu.

Kepada Simon, Dasco menyampaikan dirinya menerima pertanyaan mengenai persoalan gas industri dan meminta penjelasan mengenai solusi nan dapat ditempuh.

"Halo, Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Raker KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi ini saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Dasco saat menelpon Dirut Pertamina dalam sesi sambutannya nan disambut tawa oleh sejumlah peserta.

"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu soal gas industri apakah ada jalan keluar?" sambungnya sembari terus mengatur ulang mic di mimbar agar bisa menangkap bunyi Simon dalam panggilan telepon itu.

Simon pun menjawab Dasco, suaranya cukup terdengar jelas di pengeras suara. Dia menyatakan bakal segera berkoordinasi dengan anak upaya Pertamina nan bergerak di bagian pengedaran gas industri, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) soal keluhan nan disampaikan buruh.

"Saya tentunya bakal segera koordinasi dengan pihak PGN, dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita bakal lakukan penyesuaian, tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG," jawab Simon dalam sambungan telepon nan diarahkan Dasco pada mikrofon.

Dia menambahkan, Pertamina bakal berupaya melakukan perbaikan untuk mendukung sektor industri. Termasuk dalam upaya untuk menurunkan nilai gas industri agar lebih kompetitif.

"Kita tentunya lakukan nan terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan, dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan nilai nan sesuai," kata Simon.

(acd/acd)