Moody's & Fitch Pangkas Outlook Kredit Ri, Pertanda Apa?

Jakarta -

Dua lembaga pemeringkat ialah Moody's Investors Service (Moody's) dan Fitch Ratings memangkas outlook angsuran Indonesia dari stabil menjadi negatif belum lama ini. Meski, Moodys' tetap mempertahankan ranking angsuran Indonesia pada level Baa2 dan Fitch tetap mempertahankan ranking Sovereign Credit Indonesia pada level BBB.

Keputusan lembaga pemeringkat memangkas outlook angsuran Indonesia ini langsung direspons beragam pihak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto salah satunya. Saat merepons pemangkasan outlook angsuran oleh Moody's, dia mengatakan, perubahan outlook tersebut terjadi lantaran banyak lembaga rating nan belum memahami arah kebijakan terbaru di Indonesia.

Sehingga, kata dia, perlu penjelasan lebih jauh dari pemerintah untuk meyakinkan para investor, utamanya mereka nan terlibat di lembaga riset asing.

"Moody's juga sebetulnya tetap investment rate Baa2, hanya dia kasih outlook negatif. Nah outlook negatif itu memerlukan penjelasan tentunya dari pemerintah dan juga lembaga baru Danantara," ucapnya dalam aktivitas Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Kamis (5/2/2026) lalu.

Airlangga menjelaskan tahun ini alokasi anggaran pemerintah dalam APBN memang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana untuk 2026 ini APBN berfokus untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi cuma-cuma (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan program-program lainnya.

Sementara untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi dan sektor investasi, pemerintah banyak mengandalkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal inilah nan menurutnya banyak tidak dipahami lembaga asing.

"Tetapi untuk menggerakan pertumbuhan melalui investasi, sekarang kita sudah punya Danantara. Jadi itu nan membedakan. Kalau sebelumnya investasi dilakukan melalui anggaran. Ini nan banyak rating agency ataupun capital di pasar finansial dunia belum paham," jelasnya.

"Jadi ini nan kudu kita beri penjelasan. Karena sebetulnya dengan Danantara kita sebetulnya meng-unlock dan melakukan reform terhadap stake on enterprise nan selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan, dan ini diminta juga untuk mereka bisa bergerak seperti private sector," sambung Airlangga.

Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan esensial perekonomian Indonesia. Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, keahlian ekonomi domestik tetap solid.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39%, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,1%. Inflasi tetap terjaga pada 2,92%, berada dalam kisaran sasaran, dan stabilitas nilai tukar rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat Bank Indonesia.

"Stabilitas sistem finansial juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas nan memadai, permodalan perbankan nan terjaga pada level tinggi, serta akibat angsuran nan rendah. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran nan tetap terjaga ditopang oleh prasarana nan stabil dan struktur industri nan sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi," papar Perry dalam keterangan tertulis.

Merepons penyesuaian outlook angsuran nan dilakukan Fitch Ratings, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan pihaknya bakal terus menjaga stabilitas makroekonomi dengan melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang dan memperbaiki suasana usaha.

"Antara lain dengan langkah debottlenecking dan deregulasi untuk peningkatan investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi," kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3).

Langkah itu disebut telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi nan mencapai 5,39% pada triwulan IV-2025. Berbagai leading indicator aktivitas ekonomi di awal 2026 juga diklaim terus menunjukkan perbaikan seperti indeks kepercayaan konsumsi, purchasing manager's index, konsumsi listrik (bisnis dan industri), serta penjualan kendaraan (mobil dan motor).

Dari aspek fiskal, perbaikan juga diklaim terjadi signifikan. Terlihat dari pendapatan negara pada Januari 2026 tumbuh 9,5% (yoy) dan Februari 2026 tumbuh 12,8% (yoy), terutama didukung oleh penerimaan pajak nan tumbuh tinggi 30,7% (yoy) pada Januari 2026 dan 30,4% (yoy) pada Februari 2026.

"Percepatan shopping dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan nan terus meningkat, dengan tetap memastikan APBN sehat dan disiplin fiskal terjaga," imbuhnya.

Lantas, apa makna penurunan outlook angsuran ini? Bagi masyarakat awam, istilah outlook negatif memang sering membingungkan. Namun dalam bumi keuangan, perubahan prospek ranking utang biasanya menjadi peringatan awal sebelum potensi penurunan rating betul-betul terjadi. Jika skenario itu terwujud, biaya pinjaman pemerintah bisa meningkat dan kepercayaan penanammodal berpotensi tergerus.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai perubahan outlook tersebut menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang mendapat sorotan serius dari lembaga pemeringkat. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Perubahan outlook rating utang RI artinya ekonomi sedang tidak baik-baik saja," kata Bhima kepada detikcom, Sabtu (7/3).

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai penurunan outlook oleh lembaga pemeringkat dunia tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, ada pola kekhawatiran nan sama dari beragam lembaga internasional mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.

"Alasan di kembali penurunan outlook dari rating Indonesia itu nan sangat-sangat perlu kudu dijadikan perhatian. Karena banyak kemiripan dan banyak nan concern-nya itu sejalan ya, senada," ujarnya.

Menurut Faisal, sorotan tidak hanya tertuju pada kondisi fiskal, tetapi juga pada persepsi penanammodal terhadap stabilitas dan independensi lembaga ekonomi.

"Itu menjadi satu sorotan, termasuk di antaranya gimana apa nan terjadi beberapa waktu terakhir mengenai dengan Bank Indonesia nan sebetulnya sorotan terhadap independensinya, termasuk juga di OJK, dan of course juga nan terjadi di pasar modal," katanya.

Ia menilai sinyal nan disampaikan beragam lembaga internasional sebenarnya merupakan peringatan serius bagi pemerintah agar segera melakukan perbaikan kebijakan. "Itu sebagai satu warning dan itu persepsi daripada penanammodal nan sebetulnya, nan ngomong bukan satu lagi tapi sudah banyak mulai dari MSCI, Moody's, kemudian sekarang Fitch," ujar Faisal.

(acd/acd)