Meski Raih Wtp, Dprd Kalteng Tegaskan Pertanggungjawaban Apbd 2025 Banyak Catatan Yang Harus Dibenahi

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2025 tetap menyisakan banyak catatan nan kudu dibenahi. Hal itu ditegaskannya meskipun Pemprov Kalteng kembali sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut dari BPK RI.

​Junaidi menyatakan bahwa pihak legislatif bakal tetap menjalankan sistem pengawasan secara ketat guna mengevaluasi dan mengoreksi beragam kekurangan demi perbaikan pembangunan di masa mendatang.

“Harapan kita Laporan Pertanggujawaban Anggaran menjadi instrumen kita untuk sama-sama kita koreksi dan perbaiki. Kita jujur aja kelak sistem bakal kita jalankan seperti biasa bahwa kita bakal melakukan koreksi-koreksi mendasar terhadap segala kekurangan, kemudian proses untuk perbaikan ke depan,” ujar Junaidi usai rapat paripurna, Kamis, 25 Juni 2026.

Junaidi menambahkan, sebagai lembaga pengawas, DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi atas catatan-catatan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ia pun meminta jejeran Pemprov Kalteng untuk bergerak sigap merespons hasil pertimbangan ini.

“Walaupun kita kan WTP, cuman kan ada catatan-catatan nan kudu ditindaklanjuti. DPRD selaku lembaga pengawas bertanggung jawab untuk melakukan koreksi, pengawasan untuk melakukan perbaikan ke depan. Kita berambisi pemerintah provinsi jika istilah sekarang garcep lah dalam rangka kita memperbaiki laporan tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov Kalteng secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Berdasarkan laporan tersebut, realisasi pendapatan wilayah tercatat mencapai 91,23 persen dan total aset sekarang menembus nomor Rp18,8 triliun lebih.

​Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalteng melalui Pidato Pengantar nan dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis, 25 Juni 2026.

​Dalam paparannya, Linae Victoria Aden merincikan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah TA 2025 ditargetkan sebesar Rp7,984 triliun lebih, dengan realisasi bentuk hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp7,284 triliun lebih.

​”Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) nan terealisasi sebesar Rp2,646 triliun lebih alias 97,38 persen dari target. Kemudian Pendapatan Transfer nan melampaui sasaran hingga 108,77 persen alias terealisasi sebesar Rp4,539 triliun lebih, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah nan Sah sebesar Rp98,876 miliar lebih,” urai Linae.

​Sementara itu dari sisi pengeluaran, Anggaran Belanja Daerah TA 2025 nan dianggarkan sebesar Rp8,35 triliun lebih sukses terserap sebesar Rp7,433 triliun lebih alias setara 89,03 persen.

​Serapan shopping tersebut dialokasikan ke dalam empat pos utama, ialah Belanja Operasi sebesar Rp4,282 triliun lebih (89,64%), Belanja Modal sebesar Rp2,123 triliun lebih (90,50%), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6,66 miliar lebih (15,86%), dan Belanja Transfer sebesar Rp1,021 triliun lebih (86,22%).

Dari akumulasi kalkulasi pendapatan dan shopping tersebut, Pemprov Kalteng mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp216,072 miliar lebih.

​Di hadapan ketua dan personil DPRD Kalteng, Pj Sekda juga memaparkan posisi Neraca Keuangan Pemprov Kalteng per 31 Desember 2025. Tercatat total aset wilayah berada di nomor Rp18,859 triliun lebih, dengan total tanggungjawab sebesar Rp530,503 miIiar lebih, dan total ekuitas mencapai Rp18,329 triliun lebih.
​
Linae menegaskan, seluruh naskah lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan nan telah melalui proses pertimbangan nan ketat.

​”Semua naskah lampiran tersebut adalah laporan nan sudah dilakukan perbaikan dan koreksi, sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkas Linae.

(Syauqi)