Malaysia Wfh Mulai 15 April, Tambah Subsidi Bbm Rp 16,8 Triliun/bulan

Jakarta -

Malaysia resmi menetapkan skema kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk pegawai di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah, badan hukum, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) negara tersebut. Skema kerja ini bertindak mulai 15 April sebagai langkah memitigasi krisis daya dunia imbas bentrok di Timur Tengah.

Dilansir dari The Star, perincian ketentuan skema kerja WFH bakal diumumkan kemudian. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan langkah ini bagian dari strategi menjaga keamanan daya dan melindungi masyarakat kenaikan harga.

Anwar mengatakan, pemerintah bakal bertindak secara proaktif melalui Inisiatif Sokongan Rakyat sebelum meningkatnya akibat bentrok Timur Tengah terhadap rumah tangga dan bisnis. Karena menurutnya, situasi dunia diperkirakan bakal memburuk dan memerlukan waktu nan panjang untuk pemulihannya.

Selain WFH, pemerintah Malaysia juga diketahui telah menetapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk kuota bulanan 200 liter di bawah skema Budi Madani 95 dan penegakan penuh sistem subsidi diesel di Sabah, Sarawak, dan Labuan.

Anwar mengatakan, langkah ini dilakukan juga untuk mengurangi akibat kenaikan nilai minyak dunia dan memastikan subsidi BBM tetap tepat sasaran. Pemerintah juga telah menggelontorkan sekitar RM 4 miliar alias sekitar Rp 16,89 triliun (asumsi kurs Rp 4.224) per bulan untuk menyerap lonjakan nilai minyak.

"Ini bukan masalah kecil. Pemerintah menyediakan tambahan RM 4 miliar untuk membantu masyarakat, tetapi tentu saja kapabilitas kita terbatas dan kita juga kudu memandang pengalaman negara lain," kata Anwar dikutip dari The Star, Kamis (2/4/2026).

Anwar menambahkan, pemerintah secara aktif melakukan diversifikasi sumber daya Malaysia untuk memastikan pasokan bahan bakar dan listrik kondusif di tengah gangguan pada rantai pasokan global. Ia mengatakan, perusahaan minyak nasional seperti Petronas telah menjamin pasokan minyak dan gas nan memadai hingga Mei.

Anwar menekankan, situasi krisis saat ini adalah kondisi nan mendesak semua sektor untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menghemat daya dan menghindari pemborosan. Pemerintah juga telah memutuskan Hari Raya Aidilfitri tahun ini bakal dirayakan dengan langkah nan lebih sederhana.

"Ini bukan masa-masa biasa. Kita kudu menyesuaikan style hidup dan kebijakan kita untuk melindungi masyarakat dan memastikan keberlanjutan pasokan daya kita," pungkasnya.

(acd/acd)