Luhut Usul Bumn Ekspor Pakai Simbara: Negara Pernah Hemat 40%

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap tetap maraknya praktik transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, praktik asal-asalan tersebut selama ini membikin potensi penerimaan negara bocor dalam jumlah besar.

Luhut lantas mendukung pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru unik ekspor, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Sumber daya alam, saya kira itu besar sekali, memang transfer pricing sangat banyak," kata Luhut saat ditemui usai memberi sambutan dalam aktivitas ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Lebih lanjut, Luhut mengusulkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani agar operasional BUMN ekspor ini turut memanfaatkan platform pengawasan dari Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara).

Simbara sendiri merupakan platform digital nan dikembangkan untuk mengelola dan memantau sumber daya alam hasil tambang seperti batu bara, nikel, timah, emas, dan tembaga secara terintegrasi antar kementerian/lembaga.

Dalam pengawasannya, sistem ini turut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Keuangan nan terdiri dari Direktorat Jenderal Anggaran melalui Lembaga National Single Window dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Sudah saya usulkan tadi malam juga kepada Rosan untuk disampaikan kepada Presiden, kita gunakan juga Simbara nan fleksibilitasnya sudah ada dengan badan ini memakai sistem itu, dan itu link langsung ke tempatnya Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua, ialah National Single Window. Jadi sudah bisa bangun sistem itu, dan orang tidak bakal bisa lari dari situ," ujar Luhut.

Ia menjelaskan, dengan memanfaatkan Simbara, operasional DSI bakal lebih efisien dalam melaksanakan tata kelola ekspor. Sebab, platform Simbara sudah dilengkapi dengan automatic blocking system (ABS) bagi perusahaan nan melanggar tanggungjawab mengenai ekspor.

"Contoh nan sudah jalan ya, di batu bara itu dia kudu memenuhi tujuh kriteria sejak dia dikeluarkan license-nya. Dia sudah kudu melaporkan berapa cadanganmu, berapa kalorimu, di mana tempatmu, berapa kau mau ekspor, dan seterusnya. Itu semua terintegrasi," papar Luhut.

"Jadi kau bayar pajak, kau bayar royalti, begitu kau mau ekspor, itu oleh kantornya tadi, Single Window ini bakal cek, dan itu semua terintegrasi dengan cepat. Kalau kau belum bayar royalti, ya sudah, tak, nggak bisa. Kamu nggak bakal bisa diancam oleh siapa saja. Jadi mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa mempengaruhi sistem ini. Dia kudu mulai dari nol. Nah, itu nan kudu kita awasi ramai-ramai," jelasnya lagi.

Meski Luhut sampai saat ini belum bisa memperkirakan berapa banyak devisa hasil ekspor SDA komoditas strategis nan bisa diselamatkan BUMN ekspor jika terintegrasi dengan sistem tersebut, menurutnya selama ini Simbara terbukti sukses mengurangi kebocoran penerimaan negara hingga 40% dari sektor batu bara saja.

"Saya tidak tahu berapa angkanya, nominalnya, tapi nan saya sampaikan, nan saya bisa katakan lantaran saya sudah mengerjakan ini waktu Menko Marves, Simbara untuk batu bara kan sudah kita kerjakan, itu saya kira menghemat sampai 40%. Tapi sekarang dengan pembentukan BUMN ekspor oleh Presiden nan lebih jelas seperti ini, saya kira angkanya bakal cukup besar itu," terang Luhut.

(igo/fdl)