Ketua Komisi Iii Dprd Kalteng Minta Sekolah Cermat Kelola Bantuan Revitalisasi

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengingatkan seluruh sekolah penerima support revitalisasi agar tidak gegabah dalam menentukan pola penyelenggaraan kegiatan.

Menurutnya, setiap keputusan nan diambil kudu mempertimbangkan keahlian sumber daya nan dimiliki sekolah.

Ia menjelaskan, pemerintah memberikan pilihan kepada sekolah untuk melaksanakan pekerjaan melalui pihak ketiga maupun dengan sistem swakelola. Meski demikian, opsi swakelola perlu dikaji secara matang lantaran berangkaian langsung dengan keahlian sekolah dalam mengelola proyek bentuk dan manajemen kegiatan.

“Sekolah kudu betul-betul memandang kesiapan mereka. Jangan sampai memilih swakelola hanya lantaran merasa mampu, tetapi pada akhirnya pekerjaan tidak selesai sesuai target,” ujarnya, Minggu (14/6).

Menurutnya, penyelenggaraan pembangunan melalui swakelola mempunyai tantangan tersendiri lantaran seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan, menjadi tanggung jawab sekolah.

Karena itu, aspek manajemen, pengawasan, dan ketepatan waktu kudu menjadi perhatian utama.

Sugiyarto menegaskan bahwa program revitalisasi mempunyai pemisah waktu penyelenggaraan nan kudu dipenuhi sebelum berakhirnya tahun anggaran. Keterlambatan alias kegagalan menyelesaikan pekerjaan berpotensi menimbulkan akibat terhadap keberlanjutan support nan diberikan pemerintah pusat.

“Jangan sampai pekerjaan tidak selesai hingga pemisah waktu nan ditentukan. Jika itu terjadi, tentu bakal berakibat pada penyaluran support dan merugikan sekolah itu sendiri,” katanya.

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengingatkan seluruh sekolah penerima support revitalisasi agar tidak gegabah dalam menentukan pola penyelenggaraan kegiatan.

Menurutnya, setiap keputusan nan diambil kudu mempertimbangkan keahlian sumber daya nan dimiliki sekolah.

Ia menjelaskan, pemerintah memberikan pilihan kepada sekolah untuk melaksanakan pekerjaan melalui pihak ketiga maupun dengan sistem swakelola. Meski demikian, opsi swakelola perlu dikaji secara matang lantaran berangkaian langsung dengan keahlian sekolah dalam mengelola proyek bentuk dan manajemen kegiatan.

“Sekolah kudu betul-betul memandang kesiapan mereka. Jangan sampai memilih swakelola hanya lantaran merasa mampu, tetapi pada akhirnya pekerjaan tidak selesai sesuai target,” ujarnya, Minggu (14/6).

Menurutnya, penyelenggaraan pembangunan melalui swakelola mempunyai tantangan tersendiri lantaran seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan, menjadi tanggung jawab sekolah.

Karena itu, aspek manajemen, pengawasan, dan ketepatan waktu kudu menjadi perhatian utama.

Sugiyarto menegaskan bahwa program revitalisasi mempunyai pemisah waktu penyelenggaraan nan kudu dipenuhi sebelum berakhirnya tahun anggaran. Keterlambatan alias kegagalan menyelesaikan pekerjaan berpotensi menimbulkan akibat terhadap keberlanjutan support nan diberikan pemerintah pusat.

“Jangan sampai pekerjaan tidak selesai hingga pemisah waktu nan ditentukan. Jika itu terjadi, tentu bakal berakibat pada penyaluran support dan merugikan sekolah itu sendiri,” katanya.