Kementerian Pu-kemensos Sinergi Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berbareng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Auditorium Kementerian PU.

Rakor ini menjadi forum penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II melangkah sesuai sasaran sehingga siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara menyampaikan Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya negara untuk memperluas akses pendidikan nan layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat nan membutuhkan.

"Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem," ujar Kuswara, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Berdasarkan data, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 letak nan berada di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Seluruh letak tersebut dalam tahap bangunan dengan progres bentuk rata-rata mencapai sekitar 57% per 19 Mei 2026.

"Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 letak nan ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026. Sebagai corak komitmen percepatan, Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan percepatan pekerjaan melangkah sesuai target," tutur Kuswara.

Kementerian PU juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat nan melibatkan beragam unit organisasi di lingkungan Kementerian PU. Selain itu, total 67.588 tenaga kerja bangunan telah dikerahkan dan bekerja dalam tiga shift guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan.

Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wishnuwardhani menyampaikan rapat koordinasi ini dilaksanakan guna menyelesaikan beragam hambatan pembangunan sehingga sasaran penyelesaian dapat dicapai sesuai jadwal. KSP juga menegaskan agar percepatan penyelenggaraan tetap menjaga kualitas hasil pembangunan dan kesiapan operasional.

"Kita tahu bahwa waktu penyelenggaraan sangat terbatas, maka percepatan kudu diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional," kata Fadjar.

KSP juga mengapresiasi kerjasama lintas kementerian/lembaga dan proses verifikasi lapangan nan telah dilakukan, di antaranya verifikasi lapangan pada 22 letak SR dan penyelenggaraan tiga kali Rakor lintas sektor.

"Kita semua memahami bahwa penyelenggaraan program Sekolah Rakyat bukanlah perihal nan mudah. Program ini bukan hanya membangun bentuk gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi nan kuat, eksekusi nan disiplin, serta ketegasan di setiap lini, sasaran 20 Juni 2026 bukanlah suatu perihal nan mustahil," tutup Fadjar.

Dalam rapat koordinasi tersebut turut datang Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jejeran Kemensos, serta perwakilan penyedia jasa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

(akd/ega)