Kalteng Terapkan Wfh, Asn Ngantor 4 Hari, Jumat Di Rumah

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menerapkan pola kerja elastis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai langkah strategis untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan daya di lingkungan perkantoran.

Penerapan sistem kerja ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang penyelenggaraan tugas ASN pemerintah wilayah melalui sistem WFO dan WFH.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan skema kerja nan diterapkan di lingkungan Pemprov Kalteng mengatur ASN bekerja dari instansi selama empat hari dan satu hari dari rumah.

“Adapun skema nan diterapkan di lingkungan Pemprov Kalteng ialah ASN bekerja dari instansi selama empat hari, Senin hingga Kamis, dan melaksanakan WFH setiap hari Jumat,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa, 7 April 2026.

Ketentuan tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2026.

Selain pengaturan hari kerja, pemerintah wilayah juga bakal melakukan pertimbangan terhadap jam kerja ASN sebagai bagian dari penerapan kebijakan tersebut.

“WFH bukan hanya empat hari kerja dalam seminggu, tetapi jam kerjanya juga bakal kami analisis. Kemungkinan bakal ada pengurangan jam kerja,” kata Agustiar.

Ia menegaskan, penerapan WFH tidak bertindak untuk seluruh ASN. Instansi nan berangkaian langsung dengan pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari instansi guna menjaga kualitas jasa kepada masyarakat.

“Seluruh kepala perangkat wilayah diminta memastikan penyelenggaraan kebijakan ini tidak mengganggu keahlian organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Agustiar menambahkan, kebijakan WFH juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah, terutama untuk menekan biaya listrik dan penggunaan internet di perkantoran.

“WFH dijalankan di Kalteng, lantaran itu juga salah satu upaya penghematan anggaran wilayah untuk listrik, internet, dan lain-lain, mengingat saat ini kita tengah efisiensi,” ungkapnya.

Menurutnya, sejumlah dinas dinilai dapat menerapkan sistem kerja dari rumah lantaran tidak berakibat langsung terhadap pelayanan publik.

“Di dinas-dinas tertentu, banyak akomodasi instansi nan tetap menyala meskipun tidak digunakan. Kalau aktivitas bisa dialihkan, tentu bisa menghemat biaya listrik dan internet,” imbuhnya.

(Sya'ban)