Kalteng Genjot Umkm Dan Pertanian, Kurangi Ketergantungan Sda

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong penguatan sektor upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pertanian sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah Triwulan II Tahun 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 24 April 2026.

Menurutnya, penguatan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam (SDA), tetapi juga kudu didukung ekosistem upaya nan terintegrasi, mulai dari akses pembiayaan, kepastian pasar, hingga peningkatan kapabilitas pelaku usaha.

“Melalui pendekatan ini, sektor UMKM dan pertanian diharapkan dapat berkembang lebih optimal dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya.

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, perekonomian wilayah pada Triwulan IV Tahun 2025 tumbuh sekitar 4,80 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp64,7 triliun dan PDRB per kapita sekitar Rp84,7 juta.

Meski menunjukkan tren positif, Darliansjah menilai struktur ekonomi Kalteng tetap didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan nan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal.

“Kondisi ini menjadi dasar penyelenggaraan FGD untuk mendorong transformasi ekonomi nan lebih inklusif melalui penguatan sektor jasa finansial dalam mendukung sektor riil,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal juga telah dilakukan, salah satunya melalui penetapan Desa Misik di Kelurahan Kalampangan sebagai Kampung UMKM pada Desember 2025.

Kawasan tersebut diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan, seperti buah naga, nan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Darliansjah menegaskan, pendekatan Pengembangan Ekonomi Daerah menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Sinergi nan kuat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

(Sya'ban)