Jakarta -
Sebagai bukti keberpihakan terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menggratiskan biaya registrasi pangan olahan dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam video sambutannya pada aktivitas Sosialisasi dan Pendampingan Lembaga Bantuan Manajemen (LBM) UMKM Tangguh Berkibar di Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, Minggu (7/6)
"Masyarakat tidak perlu bayar, cuma-cuma bagi produsen dalam negeri dengan kategori upaya mikro dan kecil. Tidak perlu takut terhadap biaya, jangan pernah takut kepada BPOM. Mari bersama-sama ikuti apa nan disiapkan BPOM untuk UMK," ujar Ikrar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan golongan terbesar nan memanfaatkan jasa registrasi pangan olahan. Dari total 15.034 perusahaan pangan olahan nan terdaftar di BPOM hingga Maret 2026, sekitar 82% alias lebih dari 12 ribu perusahaan merupakan UMKM. Selain itu, sekitar 62% dari 193 ribu izin edar pangan olahan nan terbit selama April 2021 hingga April 2026 dimiliki oleh pelaku UMKM.
Pada skala industri rumah tangga, hingga 31 Mei 2026 telah diterbitkan 647.865 Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk 242.740 pelaku UMKM. Statistik ini menunjukkan tingginya antusiasme UMKM untuk meningkatkan standar keamanan, mutu, dan daya saing produknya melalui perolehan izin edar BPOM.
BPOM tidak main-main dalam berpihak pada UMKM nan jumlahnya sangat besar ini. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya melalui pemenuhan standar secara bertahap, asistensi regulatori, pendampingan, pengarahan teknis, coaching clinic, jasa konsultasi, support pengetesan produk, keringanan biaya perizinan, hingga program Orang Tua Angkat (OTA) UMKM.
BPOM juga menyiapkan skema penerapan Cara Produksi Pangan Olahan nan Baik (CPPOB) secara berjenjang agar UMKM dapat naik kelas tanpa mengabaikan agunan perlindungan kesehatan masyarakat.
Terkait program Orang Tua Angkat (OTA), program tersebut bermaksud memperluas jangkauan support kepada UMKM. Program ini melibatkan industri besar untuk mendukung peningkatan kapabilitas upaya UMKM, transfer pengetahuan, penguatan akomodasi produksi, dan ekspansi akses pasar. Hingga saat ini, sebanyak 29 industri pangan telah berkomitmen menjadi OTA bagi 471 UMK pangan olahan.
Kegiatan nan diselenggarakan oleh LBM UMKM Tangguh Berkibar ini merupakan forum nan bermaksud membantu UMKM memperoleh izin edar agar produk nan dihasilkannya dapat naik kelas.
Dalam kesempatan nan sama, Dewan Pembina LBM UMKM Tangguh Berkibar Muhammad Qodari mengatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung sekaligus pilar utama perekonomian nasional.
"Peran dari LBM ini membantu pemerintah menyediakan forum dan konsultasi agar masyarakat pelaku ekonomi, khususnya UMKM, bisa meningkatkan kualitas dan pasarnya", jelas Qodari.
Qodari juga menambahkan bahwa ini suatu ekosistem kerja sama nan dibangun antara pelaku upaya dan pemerintah dengan support dari lembaga swadaya masyarakat, seperti LBM, nan bakal meningkatkan kualitas UMKM hingga ke mancanegara.
Menanggapi pernyataan Qodari, Ikrar menyetujui perihal tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama nan terbangun antara BPOM dengan LBM UMKM Tangguh Berkibar.
LBM UMKM Tangguh Berkibar sendiri adalah lembaga support manajemen nan berfokus pada pembinaan, pelatihan, dan peningkatan daya saing pelaku UMKM. LBM diharapkan menjadi mitra strategis dalam menjangkau lebih banyak pelaku upaya serta membangun ekosistem UMKM pangan nan aman, berkualitas, dan berkekuatan saing.
"Kegiatan pada hari ini adalah salah satu bentuk nyata kerjasama tersebut. Kami mendorong personil LBM UMKM Tangguh Berkibar agar dapat memanfaatkan support dan fasilitasi nan disediakan oleh BPOM, sehingga produknya dapat terdaftar di BPOM dan apalagi bisa menembus pasar ekspor," minta Ikrar.
"UMKM bakal maju, berkibar, naik kelas, apalagi bisa menembus pasar global," pungkasnya.
Turut datang pada aktivitas ini, ialah Dewan Pembina LBM UMKM Tangguh Berkibar sekaligus Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari; Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan Barras; serta Founder LBM UMKM Tangguh Berkibar Tasrudin Muzakir.
(dpy/naf)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·