1 minggu yang lalu
SAMPIT – Hampir memasuki bulan kelima tahun anggaran 2026, penyelenggaraan proyek nan berasal dari APBD murni di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai belum menunjukkan tanda-tanda dimulai. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Kotim, khususnya personil majelis SP Lumban Gaol.
Ia menilai keterlambatan tersebut berpotensi mengulang pola lama, di mana pengerjaan proyek kerap molor hingga mendekati akhir tahun anggaran. Bahkan, tidak jarang pekerjaan bentuk baru dikebut saat menjelang penutupan buku.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat rawan menimbulkan beragam persoalan. Selain terbatasnya waktu pengerjaan, pengawasan juga berpotensi tidak maksimal sehingga berakibat pada kualitas hasil pekerjaan.
“Hal seperti ini tentu berisiko, baik dari sisi waktu maupun pengawasan. Ujungnya bisa berpengaruh terhadap kualitas, terutama proyek prasarana jalan,” ujarnya, Sabtu 25 April 2026.
Politisi Demokrat ini mendorong pemerintah wilayah agar segera menyusun perencanaan penyelenggaraan proyek secara matang dan bertahap. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat melangkah optimal.
Dengan perencanaan nan baik, lanjutnya, pengawasan oleh pihak mengenai juga bakal lebih maksimal. Selain itu, kontraktor bakal lebih mudah dalam menyiapkan kebutuhan material tanpa kudu terburu-buru di akhir tahun.
“Kalau dikerjakan lebih awal dan terencana, semua pihak diuntungkan, termasuk dalam pengaturan cash flow masing-masing,” tambahnya.
DPRD berambisi seluruh pekerjaan, khususnya proyek fisik, dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat agar penyelenggaraan pembangunan di Kotim melangkah sesuai sasaran nan telah ditetapkan. (Nardi)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·