Harga Bbm Tak Naik Dinilai Upaya Redam Inflasi-jaga Daya Beli

Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk tidak meningkatkan nilai bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite dan Solar dan nonsubsidi di tengah tekanan geopolitik global. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengapresiasi langkah tersebut.

Bambang mengatakan keputusan pemerintah sudah tepat agar sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tidak terganggu. Kebijakan ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menahan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

"Langkah pemerintah ini sangat tepat untuk mencegah inflasi serta menjaga daya beli masyarakat," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Bambang menjelaskan, stabilitas nilai daya sangat krusial dalam menopang aktivitas ekonomi, terutama di sektor transportasi dan logistik nan berakibat langsung pada nilai peralatan dan jasa.

Ia mencontohkan kebijakan serupa di negara lain, misalnya nilai BBM subsidi RON 95 di Malaysia tetap berada di kisaran 1,99 ringgit alias Rp 8.800 per liter dan diesel di level 2,15 ringgit alias Rp 9.000 per liter.

Selain itu, Brunei Darussalam juga mempertahankan nilai BBM relatif stabil. Harga BBM premium di kisaran 0,53 dolar Brunei alias sekitar Rp 6.400 per liter, BBM jenis RON 97 dijual 0,88 dolar Brunei alias setara Rp 10.700 per liter tanpa subsidi.

Menurut Bambang, Indonesia mempunyai kesamaan dengan Malaysia dan Brunei sebagai negara penghasil minyak mentah, sehingga mempunyai keahlian untuk menjaga stabilitas nilai daya domestik. Meski demikian, dia menekankan bahwa kebijakan ini perlu didukung keahlian fiskal negara.

Ia berambisi pemerintah juga tetap mempertahankan nilai BBM subsidi untuk sektor transportasi publik dan logistik massal seperti bus, truk, kereta api, kapal penumpang, hingga pikulan penyeberangan feri. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah pengaruh berantai kenaikan biaya ekonomi nan dapat memicu inflasi.

"Beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp 20 triliun. Namun, penggunaan BBM subsidi saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya penyaluran subsidi nan lebih tepat sasaran, ialah difokuskan pada transportasi publik dan logistik massal. Bambang juga mendorong pemerintah memprioritaskan BBM subsidi untuk sektor transportasi laut dan penyeberangan, mengingat perannya nan strategis sebagai penghubung antarwilayah.

(rea/ara)