Harga Bbm Naik, Dpupr Barsel Survei Ulang Harga Upah Satuan Dan Bahan

BeritaKalteng.com, BUNTOK – Mengantisipasi perubahan harga-harga akibat dari kenaikan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barito Selatan melakukan survei nilai bayaran satuan dan bahan.

Hal ini dilakukan guna memastikan stabilitas serta kecermatan perencanaan anggaran proyek infrastruktur.

Kepala DPUPR Barsel, Ita Minarni melalui Plt Kabid Bina Jasa Konstruksi, Agus Siswanto mengatakan mengenai kenaikan dan ketidakpastian nilai BBM saat ini pihaknya bakal melaksanakan survei kembali.

“Sebelumnya kita telah melaksanakan survei nilai bayaran satuan dan bahan pada bulan maret 2026 kemarin. Namun lantaran ada perubahan nilai lantaran kenaikan BBM, maka kami melakukan survei ulang,” tutur Agus, Senin (4/5/2026).

Meski nilai dari pihak toko bahwa harga-harga tersebut tetap berkarakter fluktuatif, diakui Agus pihaknya tetap berupaya memberikan nilai terbaru nan sesuai dengan kondisi di lapangan agar tidak menghalang proses pengadaan peralatan dan jasa, serta proses pelelangan nantinya tetap melangkah sesuai dengan rencana.

“Kami mau memastikan bahwa setiap proyek tetap melangkah sesuai target, namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi nan berkembang, khususnya akibat dari kenaikan nilai BBM,” terang dia.

Menurutnya langkah ini untuk melakukan penyesuaian nilai nan riil sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan biaya pembangunan nan dipicu oleh meningkatnya nilai transportasi dan pengedaran material.

Karena, sambung dia, kenaikan nilai BBM diketahui berpengaruh langsung terhadap nilai bahan gedung seperti semen, pasir, batu, hingga aspal, serta berakibat pada biaya operasional tenaga kerja.

Ia menyampaikan survei ini dilakukan guna mendapatkan info riil di lapangan. Hasil survei ini nantinya bakal menjadi dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta penyesuaian perjanjian proyek agar tetap melangkah efektif tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.

Selain itu, sambung dia, survei ini juga bermaksud untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penyedia jasa bangunan dan pemerintah.

Dengan adanya info terbaru mengenai nilai satuan bayaran dan bahan, diharapkan tidak terjadi kerugian di kedua belah pihak serta penyelenggaraan proyek tetap transparan dan akuntabel.

“Kita bakal terus memantau perkembangan nilai di lapangan secara berkala. Langkah ini diharapkan bisa menjaga keberlanjutan pembangunan prasarana di tengah dinamika ekonomi nan terus berubah,” pungkas Agus.