Formasi Cpns Palangka Raya Belum Pasti, Ini Penyebabnya

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rencana pengusulan susunan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dinilai tetap dalam tahap kajian, seiring adanya pembatasan shopping pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan hingga saat ini pemerintah wilayah tetap menghitung kebutuhan susunan secara matang dengan mempertimbangkan keahlian finansial daerah.

“Di beberapa wilayah lain memang sudah mengusulkan susunan CPNS, tetapi untuk Kota Palangka Raya tetap mencari tahu jumlah susunan nan pasti sesuai dengan kondisi anggaran,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan, salah satu aspek nan memengaruhi belum ditetapkannya susunan CPNS adalah adanya ketentuan dari pemerintah pusat nan membatasi shopping pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total APBD.

“Selama ini shopping pegawai kita tetap berada di kisaran 40 persen. Artinya, pemerintah kota sedang berupaya menyesuaikan agar bisa mencapai pemisah 30 persen sesuai aturan,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membikin pemerintah wilayah perlu berhati-hati dalam menambah jumlah pegawai, lantaran berpotensi menambah beban anggaran nan justru bertentangan dengan kebijakan nasional.

“Kalau ada penambahan pegawai, tentu bakal menambah beban lagi. Jadi kemungkinan itu nan sedang dianalisis oleh pemerintah kota saat ini,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebutuhan pegawai tetap menjadi pertimbangan penting, terutama lantaran adanya pegawai nan memasuki masa pensiun serta tingginya jumlah pencari kerja.

“Kalau memang dibutuhkan lantaran ada nan pensiun dan sebagainya, tentu pemerintah kota bakal mempertimbangkan. Kita juga memahami kondisi efisiensi anggaran saat ini,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah wilayah selama tetap merujuk pada peraturan nan berlaku.

“Kalau nantinya ada penerimaan CPNS, tentu kita menyambut baik. Tapi patokan dari pusat kudu tetap ditaati, jadi kita serahkan kepada pemerintah kota gimana langkah terbaiknya,” pungkasnya. (adr)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rencana pengusulan susunan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dinilai tetap dalam tahap kajian, seiring adanya pembatasan shopping pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan hingga saat ini pemerintah wilayah tetap menghitung kebutuhan susunan secara matang dengan mempertimbangkan keahlian finansial daerah.

“Di beberapa wilayah lain memang sudah mengusulkan susunan CPNS, tetapi untuk Kota Palangka Raya tetap mencari tahu jumlah susunan nan pasti sesuai dengan kondisi anggaran,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan, salah satu aspek nan memengaruhi belum ditetapkannya susunan CPNS adalah adanya ketentuan dari pemerintah pusat nan membatasi shopping pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total APBD.

“Selama ini shopping pegawai kita tetap berada di kisaran 40 persen. Artinya, pemerintah kota sedang berupaya menyesuaikan agar bisa mencapai pemisah 30 persen sesuai aturan,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membikin pemerintah wilayah perlu berhati-hati dalam menambah jumlah pegawai, lantaran berpotensi menambah beban anggaran nan justru bertentangan dengan kebijakan nasional.

“Kalau ada penambahan pegawai, tentu bakal menambah beban lagi. Jadi kemungkinan itu nan sedang dianalisis oleh pemerintah kota saat ini,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebutuhan pegawai tetap menjadi pertimbangan penting, terutama lantaran adanya pegawai nan memasuki masa pensiun serta tingginya jumlah pencari kerja.

“Kalau memang dibutuhkan lantaran ada nan pensiun dan sebagainya, tentu pemerintah kota bakal mempertimbangkan. Kita juga memahami kondisi efisiensi anggaran saat ini,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah wilayah selama tetap merujuk pada peraturan nan berlaku.

“Kalau nantinya ada penerimaan CPNS, tentu kita menyambut baik. Tapi patokan dari pusat kudu tetap ditaati, jadi kita serahkan kepada pemerintah kota gimana langkah terbaiknya,” pungkasnya. (adr)