3 minggu yang lalu
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya sukses menembus tiga besar calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026. Capaian ini mendapat apresiasi, namun juga disertai pengingat agar tidak sigap berpuas diri.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai keberhasilan tersebut menjadi sinyal positif bahwa upaya pembenahan birokrasi mulai melangkah ke arah nan tepat, terutama dalam perihal transparansi dan akuntabilitas.
“Ini berita baik. Artinya komitmen membangun sistem pemerintahan nan bersih mulai terlihat hasilnya,” ucapnya, Senin 6 April 2026.
Meski demikian, menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari tantangan nan lebih besar. Konsistensi dalam menerapkan prinsip antikorupsi di seluruh organisasi perangkat wilayah (OPD) kudu terus dijaga.
“Penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya memandang sistem dan administrasi, tetapi juga praktik di lapangan, mulai dari pengawasan internal hingga kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Selain itu juga jangan sigap puas. Ini momentum untuk membuktikan bahwa nilai antikorupsi betul-betul diterapkan dalam pelayanan.
“Dalam perihal ini juga mendorong agar tahapan pengarahan teknis (bimtek) serta monitoring dan pertimbangan (monev) dimanfaatkan secara maksimal sebagai upaya memperbaiki kekurangan nan tetap ada,” lanjutnya.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dinilai krusial dalam mendukung terciptanya sistem pengawasan nan efektif. Keterbukaan info perlu diperkuat agar publik dapat ikut berkedudukan dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Keterbukaan info dan partisipasi masyarakat kudu diperkuat agar pengawasan melangkah optimal,” ungkapnya. (yud)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·