Dedi Mulyadi Ingin Hapus Pajak Kendaraan Di Jawa Barat

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan gagasannya menghapus pajak kendaraan bermotor (PKB) lampau menggantinya dengan jalan berbayar. Konsepnya, jelas dia, hanya kendaraan menggunakan jalan nan bayar sedangkan jika tidak maka tak perlu.

"Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar," kata Dedi dalam unggahan di media sosialnya, Selasa (12/5).

Menurut Dedi perihal ini buat mewujudkan keadilan. Jadi hanya pihak nan menggunakan jalan wajib membayar.

Lalu dia juga menyampaikan tanggungjawab bayar jalan ditentukan dari berat kendaraan. Semakin berat maka kewajibannya semakin besar.

Kemudian dia mengatakan pendapat ini agar setiap orang nan menggunakan jalan berasas kebutuhan sehingga jalan tidak dipakai untuk hal-hal nan tidak penting.

Syarat jalan berbayar

Sebelum menerapkan jalan berbayar, Dedi menyampaikan beberapa perihal kudu terpenuhi dulu di Jawa Barat. Pertama, kondisi jalan kudu mulus, mempunyai drainase nan memadai serta jaringan penerangan jalan nan memadai dan indah.

Lalu jalan dilengkapi CCTV sebagai pengaman bagi pengguna jalan dan tersedia pos pengamanan. Pos pengamanan ini dikatakan berisi mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans dan tim paramedis.

"Selanjutnya, andaikan itu semua sudah terwujud, kami mau menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar," katanya.

Kajian

Dedi bilang jalan berbayar sekarang tengah dikaji oleh beragam pihak termasuk akademisi, master dan pihak lain nan punya kepentingan serta keahlian membaca arah perkembangan jalan.

"Hatur nuhun, sekali lagi ini baru gagasan," ujar dia.

Sebelumnya Dedi telah membicarakan jalan berbayar dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung pada Senin (11/5).

Jalan berbayar dikatakan sebagai pengganti PKB demi menciptakan sistem penarikan pajak lebih berkeadilan seiring kendaraan listrik diminta pemerintah pusat tidak dikenakan PKB oleh pemerintah provinsi.

"Ya ini konsep, kan pajak untuk kendaraan listrik tidak boleh dikenakan. Tapi ada pemikiran jika pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa nan pakai jalan provinsi bayar," kata Dedi selepas rapat, dikutip s.

Dedi menjelaskan eksekusi ini mesti memperhitungkan seluruh jalan provinsi di Jawa Barat telah memenuhi syarat seperti jalan tol, salah satunya pembayaran digital.

"Memperhitungkan semua jalan provinsi memenuhi syarat seperti jalan tol. Sistem pembayarannya kelak digital, tidak usah ditempel seperti tol. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada," ucapnya.

(fea)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]