1 bulan yang lalu
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN Kalteng mulai dimatangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tak hanya WFH, pemangkasan jam kerja harian juga disiapkan sebagai strategi efisiensi anggaran dan penghematan daya di lingkungan perkantoran.
Kebijakan WFH ASN Kalteng ini dipastikan tidak sekadar mengubah pola kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan, skema nan disusun juga menyasar penyesuaian jam kerja, nan saat ini tetap dalam tahap kajian.
“Mungkin ada sedikit perbedaan, tetap kami matangkan. WFH bukan hanya empat hari kerja dalam seminggu, tetapi jam kerjanya juga bakal kami analisis. Kemungkinan bakal ada pengurangan jam kerja,” ujar Agustiar Sabran kepada awak media di Istana Isen Mulang, Rabu (1/4/2026) malam.
Namun, kebijakan ini tidak bakal bertindak untuk semua instansi. Gubernur memastikan dinas nan bergesekan langsung dengan pelayanan publik tetap beraksi normal agar jasa kepada masyarakat tidak terganggu.
Menurut dia, wacana ini didorong kebutuhan efisiensi anggaran. Penerapan WFH dinilai bisa menekan biaya operasional, terutama untuk dinas nan tidak melayani publik secara langsung.
“Pasti dijalankan lantaran ada penghematan. Dari listrik, WiFi, dan lainnya. Kalau pegawai aktif di kantor, otomatis biaya listrik dan internet meningkat. Ini bisa mengurangi penggunaan energi,” jelasnya.
Soal waktu penerapan, Agustiar menegaskan kebijakan ini belum bakal diberlakukan dalam waktu dekat. Ia juga membantah rumor nan menyebut WFH bakal mulai diterapkan pada Jumat pekan ini.
Saat ini, Pemprov Kalteng tetap melakukan kajian menyeluruh, termasuk kemungkinan perampingan struktur di sejumlah dinas.
“Masih kami pelajari. Untuk dinas nan tidak melayani publik, jam kerjanya mungkin bakal dipangkas. Kami juga mengkaji perampingan, jadi penerapannya mungkin butuh waktu,” pungkasnya. (her)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN Kalteng mulai dimatangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tak hanya WFH, pemangkasan jam kerja harian juga disiapkan sebagai strategi efisiensi anggaran dan penghematan daya di lingkungan perkantoran.
Kebijakan WFH ASN Kalteng ini dipastikan tidak sekadar mengubah pola kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan, skema nan disusun juga menyasar penyesuaian jam kerja, nan saat ini tetap dalam tahap kajian.
“Mungkin ada sedikit perbedaan, tetap kami matangkan. WFH bukan hanya empat hari kerja dalam seminggu, tetapi jam kerjanya juga bakal kami analisis. Kemungkinan bakal ada pengurangan jam kerja,” ujar Agustiar Sabran kepada awak media di Istana Isen Mulang, Rabu (1/4/2026) malam.
Namun, kebijakan ini tidak bakal bertindak untuk semua instansi. Gubernur memastikan dinas nan bergesekan langsung dengan pelayanan publik tetap beraksi normal agar jasa kepada masyarakat tidak terganggu.
Menurut dia, wacana ini didorong kebutuhan efisiensi anggaran. Penerapan WFH dinilai bisa menekan biaya operasional, terutama untuk dinas nan tidak melayani publik secara langsung.
“Pasti dijalankan lantaran ada penghematan. Dari listrik, WiFi, dan lainnya. Kalau pegawai aktif di kantor, otomatis biaya listrik dan internet meningkat. Ini bisa mengurangi penggunaan energi,” jelasnya.
Soal waktu penerapan, Agustiar menegaskan kebijakan ini belum bakal diberlakukan dalam waktu dekat. Ia juga membantah rumor nan menyebut WFH bakal mulai diterapkan pada Jumat pekan ini.
Saat ini, Pemprov Kalteng tetap melakukan kajian menyeluruh, termasuk kemungkinan perampingan struktur di sejumlah dinas.
“Masih kami pelajari. Untuk dinas nan tidak melayani publik, jam kerjanya mungkin bakal dipangkas. Kami juga mengkaji perampingan, jadi penerapannya mungkin butuh waktu,” pungkasnya. (her)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·