PALANGKA RAYA – Pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia mengikuti retret kebangsaan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15–19 April 2026. Kegiatan nan diikuti sekitar 478 ketua parlemen wilayah ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan nasional sekaligus memperkuat integritas kepemimpinan di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalteng, M. Ansyari, nan datang mewakili unsur ketua dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, menilai forum ini sangat krusial sebagai wadah berganti pendapat mengenai tata kelola pemerintahan.
“Peran legislatif sangat vital dalam mengawal program pembangunan agar tepat sasaran bagi masyarakat. Selain itu menekankan bahwa materi nan didapatkan selama aktivitas mulai dari wawasan kebangsaan hingga kepemimpinan mempunyai nilai strategis untuk memastikan program pemerintah pusat melangkah selaras di daerah,” ucapnya, Sabtu 18 April2026.
Selain itu perihal ini krusial untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan nan sering kali menghalang efektivitas pembangunan.
“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita mau memastikan penyelenggaraan program di wilayah betul-betul menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan retret juga mempunyai nilai strategis untuk memperkuat peran ketua DPRD Kalteng dalam memastikan keselarasan penyelenggaraan program pusat di daerah.
“Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kegiatan nan diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini juga menjadi instrumen untuk mengawal sasaran besar pemerintah,” lanjutnya.
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa pembekalan ini dirancang untuk mencetak pemimpin wilayah berbudi pekerti negarawan nan bisa mengimplementasikan Asta Cita demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Diharapkan, setelah mengikuti seluruh rangkaian pembekalan, para ketua legislatif dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas pengawasan. Sinergi nan kuat antara pihak pelaksana dan legislatif menjadi kunci utama dalam mempercepat kemajuan wilayah serta mendukung stabilitas nasional secara berkelanjutan,” ungkapnya. (yud)
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·