Tujuh Daerah Pesisir Ajukan Knmp, Kalteng Masih Bergantung Kkp

PALANGKA RAYA – Sebanyak tujuh kabupaten pesisir di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan seluruh usulan tersebut saat ini tetap dalam tahap survei letak oleh pihak KKP.

“Di wilayah pesisir lain sudah diusulkan, tapi tahun ini (2026) tetap disurvei letak selanjutnya,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.

Sri menjelaskan, tujuh wilayah nan mengusulkan usulan meliputi Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Barat, dan Sukamara.

“Rata-rata di wilayah pesisir, tujuh kabupaten sudah mengusulkan. Namun ini dari KKP nan survei langsung ke lokasi. Kalau memang memenuhi syarat, kelak bakal dibangun, tetapi berapa jumlahnya kita belum tahu,” katanya.

Menurutnya, terdapat sejumlah kriteria nan kudu dipenuhi agar suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai letak pembangunan KNMP.

Di antaranya, area tersebut kudu merupakan kampung nelayan dengan komposisi minimal 80 persen masyarakat berprofesi sebagai nelayan, serta mempunyai letak lahan nan layak dan mudah dibangun.

“Letaknya kudu strategis untuk nelayan, betul-betul kampung nelayan, bukan kampung lain, dan lahannya juga kudu memenuhi syarat,” jelasnya.

Sri menambahkan, program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui KKP dalam mendukung ekonomi biru sekaligus memperkuat kelembagaan koperasi di wilayah pesisir.

“Tujuannya untuk mendukung koperasi Merah Putih, sehingga kampung nelayan difasilitasi agar koperasi bisa menjalankan aktivitas ekonominya,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini di Kalteng baru terdapat satu KNMP nan telah dibangun pada 2025, ialah di Desa Tanjung Putri, Kabupaten Kotawaringin Barat.

“Bangunannya sudah selesai, namun pemanfaatannya kemungkinan langsung dari KKP melalui Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pengelolaan KNMP bakal dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan koordinasi KKP. Meski demikian, operasional kampung nelayan tersebut tetap menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Masih koordinasi mengenai kapan mulai operasionalnya. Dari KKP tetap mengurus perihal tersebut, jadi belum ada info lebih lanjut. Namun koperasi diminta untuk segera disiapkan,” pungkasnya.

(Sya'ban)