Trump Mau Beli Pulau Chagos Yang Jadi Sengketa Mauritius Dan Inggris

Jakarta, CNN Indonesia --

Setelah ramai mau mencaplok Greenland, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekarang dilaporkan mau membeli Pulau Chagos milik Mauritius, nan berada di Samudera Hindia.

Seperti dilaporkan the Guardian, rencana terbaru diajukan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan disampaikan kepada Trump, meskipun diduga bukan pilihan utama.

Beberapa pejabat di pemerintahan Trump cemas tentang pemberian pulau itu kepada Mauritius, sekutu China, nan dapat membuka kemungkinan spionase."

Berdasarkan proposal nan dilaporkan, pemerintahan Trump bakal mengabaikan pejabat Inggris dan membeli pulau tersebut, sehingga mengamankan kendali atas pangkalan militer AS-Inggris di Diego Garcia.

Namun, pulau itu pertama-tama kudu dijadikan negara berdaulat, sehingga AS dapat menegosiasikan pembeliannya langsung dengan Mauritius.

Rancangan undang-undang sebelumnya untuk menyerahkan pulau-pulau itu kepada Mauritius ditangguhkan pada bulan April setelah AS menarik dukungannya terhadap kesepakatan tersebut.

Diskusi mengenai kemungkinan pembelian Kepulauan Chagos oleh AS muncul di tengah perang AS-Israel dengan Iran nan telah berjalan sejak akhir Februari.

Pangkalan Diego Garcia, nan terletak di Samudra Hindia bagian tengah, berjarak sekitar 2.360 mil (3.800 km) dari Iran dan mencakup pangkalan udara nan bisa menangani rudal jarak jauh AS.

Sejak perang di sana dimulai, Iran telah melancarkan beberapa serangan ke pangkalan campuran tersebut. Salah satu serangan tersebut pada akhir Maret sukses dipatahkan oleh kapal perang AS.

Pada bulan Maret, Inggris memberi izin kepada AS untuk meluncurkan rudal nan menyerang peluncur rudal Iran dari pangkalan campuran tersebut seiring berlanjutnya perang.

Sebelumnya, Trump mengecam langkah tersebut sebagai "sangat terlambat" dan beranggapan bahwa pejabat Inggris semestinya menyetujui keputusan itu lebih awal.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, memperingatkan Keir Starmer bahwa dia "membahayakan nyawa penduduk Inggris dengan mengizinkan pangkalan-pangkalan Inggris digunakan untuk agresi terhadap Iran".

Seorang ahli bicara pemerintah Inggris mengatakan: "Pemerintah mewarisi situasi di mana kendali Inggris atas pangkalan militer di Diego Garcia terancam dan tindakan diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Inggris dan untuk mencegah musuh kita mendapatkan injakan di letak nan sangat krusial secara strategis tersebut."

"Diego Garcia adalah aset militer strategis utama bagi Inggris dan AS, nan telah melindungi keamanan berbareng kita selama nyaris 60 tahun. Mempertahankan kendali operasional dan keamanan jangka panjang Diego Garcia adalah dasar dari Perjanjian Inggris-Mauritius, sebuah perjanjian nan lahir dari akibat jangka panjang nyata terhadap pangkalan tersebut nan disadari sepenuhnya oleh Inggris dan AS."

Ketika ditanya apakah Inggris bakal melanjutkan kesepakatan untuk menyerahkan kedaulatan jika AS menentangnya, sebuah sumber pemerintah mengatakan: "Kami selalu menegaskan bahwa kami tidak bakal melanjutkan tanpa support AS."

Enam personil kontingen dari Kelompok Pengungsi Chagos menyatakan support penuh mereka agar Inggris mencapai kesepakatan tentang masa depan kepulauan tersebut.

"Yang terpenting adalah hak-hak kami," kata Louis Olivier Bancoult, ketua delegasi, pada hari Jumat.

"Pemerintah Inggris tidak mempunyai kemauan nyata untuk menemukan solusi bagi rakyat kami. Kami perlu menemukan jalan keluar. Kami tetap menderita dan posisi kami jelas, kami berkuasa untuk tinggal di tempat kelahiran kami," tambahnya.

Pulau sengketa

Kepulauan Chagos adalah gugusan pulau di Samudra Hindia nan menjadi subjek sengketa wilayah antara Inggris dan Mauritius. Pulau ini sangat strategis lantaran menampung pangkalan militer campuran Inggris-Amerika Serikat di Pulau Diego Garcia.

Sengketa antara Inggris dan Mauritius sudah terjadi sejak 1965, tepat sebelum Mauritius merdeka. Sejak saat itu, wilayah ini dikenal sebagai Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT).

Namun Mauritius secara konsisten menyatakan bahwa pemisahan tersebut terlarangan dan melanggar norma internasional. Pada tahun 2019, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan nan mendukung klaim kedaulatan Mauritius atas Chagos.

(imf/bac)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]