Tetangga Ri Pangkas Anggaran Kementerian Buntut Perang Di Timteng

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan Malaysia memerintahkan semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk memangkas anggaran operasional tahun 2026, buntut bentrok Timur Tengah.

Diberitakan Reuters, pemberitahuan itu tertuang dalam arsip tertanggal Rabu (29/4), nan dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Malaysia Johan Mahmood Merican.

Dalam arsip itu disebutkan bahwa lonjakan tajam nilai daya nan berasal dari bentrok Timteng telah berakibat langsung pada biaya hidup. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan subsidi nan kudu dipenuhi oleh pemerintah.

Johan dalam arsip internal tersebut membeberkan bahwa tagihan subsidi publik pemerintah mencapai 58,4 miliar ringgit (sekitar Rp256 triliun) tahun ini.

Angka tersebut jauh melampaui 15 miliar ringgit (sekitar Rp65 triliun) nan awalnya dialokasikan dalam anggaran 2026.

"Oleh lantaran itu, semua kementerian, departemen, dan lembaga kudu meninjau pengeluaran operasional mereka tahun ini dan menyerahkan proposal pemotongan anggaran paling lambat 15 Mei," tulis Johan Mahmood dalam arsip internal tersebut.

Kementerian Keuangan Malaysia belum memberikan komentar resmi mengenai pemberitaan ini.

Kemenkeu Malaysia juga menyatakan pemerintah mengeluarkan biaya sebesar 7 miliar ringgit (sekitar Rp30,6 triliun) per bulan, untuk mendanai subsidi bahan bakar dan langkah-langkah support lainnya.

Biaya ini disebut meningkat hingga 10 kali lipat dari pengeluaran, sebelum pecahnya bentrok di Timur Tengah pada akhir Februari lalu.

Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, mengonfirmasi pengarahan tersebut. Namun dia mengatakan pemerintah belum berencana mengusulkan kembali anggaran 2026 ke parlemen untuk saat ini.

"Ini sejalan dengan niat pemerintah untuk merampingkan program dan implementasinya, lantaran Malaysia menghadapi tantangan nan timbul dari krisis pasokan global," ujar Fahmi.

(dna)

Add as a preferred
source on Google