Tantangan Bangun Internet Pelosok: Geografis Hingga Dilema Populasi

Jakarta -

Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memacu pemerataan akses internet di seluruh penjuru Nusantara. Namun, menghadirkan sinyal di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) ebih kompleks daripada sekadar menyediakan anggaran.

Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, membeberkan realita di lapangan bahwa pembangunan konektivitas digital di pelosok menghadapi bermacam tantangan. Mulai dari kondisi geografis menantang, keterbatasan prasarana teknologi, hingga aspek kepadatan masyarakat nan sangat minim.

Salah satu hambatan nan dihadapi BAKTI bukan ketiadaan dana, melainkan tak tersedianya kapabilitas teknologi pendukung di wilayah target. Fadhilah memberikan contoh kasus nyata saat pemerintah berupaya membangun prasarana jaringan di wilayah Papua.

"Kami punya anggaran pada saat itu kita mau bangun, tapi kapabilitas satelitnya tidak ada. Apalagi ini di tahun 2017 satelit Leo (low earth orbit) belum ada saat itu," ungkap Fadhilah.

Kebuntuan ini mulai terurai setelah pemerintah meluncurkan satelit Satria 1 di 2023 menggunakan roket Falcon 9. "Itu nan membantu kita menyelesaikan begitu banyak letak nan dulu susah sekali kami selesaikan lantaran kami kudu tunggu swasta," sebutnya. Kehadiran Starlink ikut membantu sebelum pemerintah akhirnya meluncurkan Satria-1.

Desa Berpenduduk Minim

Tantangan krusial berikutnya adalah aspek demografi. Di wilayah Kalimantan Timur misalnya, saat ini hanya tersisa 16 desa nan tetap berstatus blank spot 100 persen alias tidak mempunyai sinyal sama sekali. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa area seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat.

Meski jumlah desanya tinggal sedikit, mengeksekusi pembangunan di belasan desa tersebut tidak serta merta dilakukan dengan mendirikan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G. Terdapat kajian kepantasan operasional nan kudu diperhitungkan.

"Ada wilayah di sini nan tidak dihuni ataupun jika berpenduduk, penduduknya sedikit. Saat penduduknya sedikit, kami tidak bakal datang dengan solusi 4G lantaran biaya operasionalnya terlalu besar jika misalnya penduduknya 30 alias 50, maka kita bakal usahakan cukup dengan WiFi," jelas Fadhilah.

Kondisi alam nan menantang dan minimnya populasi membikin banyak wilayah pelosok dinilai tidak layak secara komersial oleh pihak operator seluler swasta. Di sinilah intervensi negara melalui BAKTI menjadi krusial.

Fadhilah mencatat terdapat 57 kabupaten/kota di Indonesia nan sebelumnya sama sekali tidak dilirik oleh pembangunan prasarana swasta lantaran kurangnya potensi komersial. Di wilayah-wilayah inilah BAKTI membangun prasarana konektivitas.

Hingga kini, BAKTI secara nasional telah membangun prasarana BTS 4G di 6.747 letak pelosok, serta menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi cuma-cuma di akomodasi publik krusial seperti sekolah, puskesmas, dan instansi desa.

Meskipun rintangannya berat, pemerintah mematok sasaran tinggi. Fokus utama adalah penyelesaian 100 persen konektivitas di seluruh area permukiman. Selanjutnya tahun 2020 hingga 2029, sasaran pemerataan diperluas agar kesiapan sinyal terus menyambung tanpa putus melintasi jalan, hutan, hingga ke laut.

(fyk/fyk)