Tambak Udang Rp 7,2 Triliun Bakal Dibangun Di Ntt

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal membangun area tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek tambang udang ini senilai Rp 7,2 triliun.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan area tambak udang ini dibangun di atas luas lahan mencapai kurang dari 2.150 hektare. Adapun tujuannya sebagai benchmark model budidaya udang modern nan terintegrasi hulu ke hilir serta ramah lingkungan.

Kawasan tambak udang terintegrasi ini dikembangkan dengan konsep Budidaya Udang Terpadu (ISF), mencakup pembangunan sarana hulu dan hilir mulai dari pengambilan air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), akomodasi kawasan, penghijauan, hingga pengadaan peralatan dan mesin. Adapun biaya untuk pembangunan konstruksinya mencapai Rp 7,1 triliun.

"Pendanaannya cukup luar biasa, ini mencapai Rp 7,2 triliun dengan kebutuhan di dalamnya ada untuk manajemen bangunan dan kemudian untuk konstruksinya," ujar Haeru dalam konvensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Dalam paparannya, sumber biaya pembangunan area tambak udang ini berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,1 triliun dan rupiah murni pendamping (RMP) mencapai Rp 1,1 triliun. Haeru menerangkan pinjaman luar negeri tersebut melalui skema angsuran swasta asing (KSA).

"Ini pinjamannya pinjaman luar negeri. Kita pakai KSA, angsuran swasta asing. Ini memang skema-skema nan kami dapatkan dari Kementerian Keuangan," tambah Haeru.

Meski dalam perjanjian awal pembangunan dijadwalkan selama 3 tahun, TB Haeru menegaskan adanya petunjuk unik dari Presiden Prabowo Subianto agar proyek ini dipercepat. Saat ini progres pembangunannya baru terbentuk petakan-petakan kolam tambak udang.

"Tetapi Pak Presiden minta kepada Pak Menteri ini untuk dilakukan percepatan-percepatan. Kami sedang push menjadi 2 tahun. Doakan mudah-mudahan kami bisa mengawal ini dengan baik," tambah ia.

Minta Swasta Bangun Hulu dan Hilir

Menurut Haeru, keberhasilan proyek tersebut berjuntai pada sinergitas ketiga pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga investor. Pemerintah pusat, dalam perihal ini KKP, bertanggu8ng jawab untuk membangun area budidaya secara fisik, mulai dari sistem intake hingga outtake, serta menyiapkan tenaga kerja alias sumber daya manusia (SDM).

Sementara, Pemda memastikan lahan nan digunakan tidak bermasalah dan juga penyiapan SDM lokal. Lalu, untuk sektor swasta berkesempatan memenuhi kebutuhan dari sisi hulu hingga hilir.

"Kami membujuk sektor swasta alias private company untuk bisa mengisi di sektor hulu maupun di sektor hilirnya," ujar Haeru.

Di sisi hulu, pihak swasta berkesempatan memenuhi kebutuhan bibit udang, penyediaan pakan. Sementara dari sisi hilir, pabrik es, penanammodal dapat masuk ke bagian pengolahan, pabrik es, serta cold storage.

Demi menarik minat investor, Haeru memastikan beragam kemudahan dan akomodasi lewat koordinasi lintas kementerian/lembaga. Haeru memastikan pemerintah bakal mendampingi jika ditemui kendala.

"Kemudian kami juga berkoordinasi dengan kementerian teknis nan lain untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahannya. Contoh ya, pada saat pihak swasta kelak datang ada off takernya, gimana untuk lampau lintasnya hasil udang dan seterusnya, kami berkoordinasi dengan kementerian perhubungan. Bagaimana pelabuhannya bisa kita siapkan untuk bisa memberikan dukungan," jelasnya.

Dampak ke ekonomi wilayah di laman berikutnya. Langsung klik

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta membeberkan dari investasi nan disiapkan di wilayah tersebut, dapat memberikan akibat ke ekonomi lokal Sumba Timur. Serapan tenaga kerja mencapai 8.820 orang dengan kapabilitas produksi udang mencapai 52.000 ton per tahun.

"Maka dari investasi Rp7,2 triliun tersebut, diperkirakan akibat peningkatan pertumbuhan PDRB, produksi domestik regional bruto itu sebesar 34,7 persen," ujar Nyoman.

Ia membeberkan, pada fase bangunan pembangunan tambak udang bisa menyerap 1.889 pekerja lokal dan bakal memicu lonjakan ekonomi antara 39,4% hingga 40,7% per tahun secara temporer.

Pada fase operasional, berakibat pada PDRB Sumba Timur meningkat dari sekitar Rp 7,8 triliun menjadi Rp 10,5 triliun. Nilai ekonomi udang mencapai Rp 3,38 triliun per tahun.

Kemudian, sumbangan devisa negara sebesar US$ 285 juta dari komoditas ekspor udang di area tersebut. Tak hanya itu, perputaran bayaran di tingkat lokal diperkirakan mencapai Rp 260 miliar per tahun dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 35.280 jiwa pekerja, termasuk keluarganya.

"Dampak sosial nan dirasakan tentunya mengenai dengan pengentasan kemiskinan diantaranya itu berpotensi mengangkat 55% masyarakat miskin keluar dari kemiskinan struktural," terang Nyoman.

(rea/hns)