Sutradara Film Pesta Babi Buka Suara, Jelaskan Makna Di Judul

Jakarta, CNN Indonesia --

Salah satu sutradara movie dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Cypri Paju Dale buka bunyi usai movie nan dia buat berbareng Dandhy Laksono itu ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir.

Ia menyebut upaya pembubaran dan pelarangan nonton bareng (nobar) serta diskusi  terhadap filmnya kemungkinan karena frasa 'kolonialisme' nan digunakan dalam judul.

Selain itu, dia mengatakan movie dokumenter itu dibuat memang untuk menggambarkan situasi masyarakat budaya di Papua saat ini agar bisa dipahami masyarakat luas.

"Film ini memang sedang dicegah oleh sejumlah pihak untuk sampai kepada penonton nan luas. Banyak pihak nan berupaya agar apa nan terjadi di Papua tidak diketahui oleh masyarakat luas, oleh bumi nan luas," ujar Cypri dalam video nan diunggah di IG Ekspedisi Indonesia Baru, Jumat (14/5).

"Barangkali sumber keberatan atas movie ini adalah lantaran di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada titel dan kepada seluruh rangka kajian nan dirajut dalam keseluruhan cerita film," tambahnya.

Terkait perihal itu, Cypri menjelaskan movie pesta babi adalah sebuah dokumenter nan berbasis penelitian sejarah dan antropologi nan dibalut investigasi jurnalistik serta kajian kebijakan.

Adapun frasa 'kolonialisme' dipakai pihaknya lantaran ada  kebutuhan untuk satu rangka kajian untuk memahami situasi Papua secara mendalam dan menyeluruh.

Menurut pihaknya istilah-istilah nan ada selama ini--seperti konflik, pelanggaran HAM, kurangnya pembangunan, deforestasi, dan militerisme-- tidak memadai untuk merangkum secara utuh dan sistematis tentang apa nan terjadi di Papua.

"Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir alias rangka kajian sukses merangkum semua masalah itu, dan menjelaskan bahwa semuanya mengenai satu sama lain dalam sesuatu nan berkarakter sistemik nan sudah berjalan lama dan tidak bisa ada solusinya jika hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari persoalan nan tadi," jelasnya.

Selain itu, katanya, kolonialisme alias kolonialisme adalah rangka berpikir alias rangka kajian nan telah lama dipakai orang Papua itu sendiri dalam merumuskan pengalaman hubungan mereka dengan Indonesia juga dengan bangsa-bangsa lain.

Poin kedua nan disampaikan Cypri adalah mengenai fakta-fakta nan tersaji itu mungkin bakal menggugah baik di mata penduduk nan baik-kritis, hingga pemerintah dan abdi negara militer.

"Mungkin mengganggu bagi kita nan merasa sebagai penduduk nan baik, nan kritis, nan bersolidaritas terhadap orang Papua. Karena, movie ini membikin kita kudu menjawab pertanyaan apakah Indonesia memang melakukan kolonialisme di Papua? Ini pertanyaan sederhana namun sulit," katanya.

Menurutnya, sudah waktunya pertanyaan tersebut didiskusikan secara jujur dan terbuka dengan berdasarkan pada UUD 1945 nan menyebut 'penjajahan di atas bumi kudu dihapuskan lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'.

Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah movie dokumenter nan dirilis pada 2026 ini diproduksi Ekspedisi Indonesia Baru. Ekspedisi Indonesia Baru adalah sebuah aktivitas perjalanan sembari merekam kondisi nusantara nan digawangi sejumlah wartawan senior seperti Dhandy dan Farid Gaban.

Adapun movie dokumenter ini mengangkat tentang masyarakat budaya di Indonesia dan perjuangan kewenangan atas lahan mereka.

Salah satu nan paling disoroti dalam movie dokumenter ini adalah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan nan dinilai sebagian pihak berakibat terhadap lingkungan hidup dan kewenangan masyarakat adat.

Respons pemerintah

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang aktivitas nobar dan obrolan movie dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Menurutnya materi movie itu tetap wajar, dan meminta penduduk tak terpancing hanya lantaran judul, serta dipersilakan untuk menontonnya. Yusril mengatakan kepada pihak-pihak terkait--utamanya masyarakat-- tidak terpancing melakukan perihal nan tak etik, lantaran titel movie tersebut kemungkinan memang dibuat untuk menarik perhatian publik.

Ia menilai publik justru perlu diberi ruang untuk menonton hingga mendiskusikan isi movie tersebut secara terbuka.

"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi nan provokatif. Judul movie dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).

"Biarkan saja masyarakat menonton, lampau setelah itu silakan gelar obrolan dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," imbuh laki-laki nan sebelumnya dikenal sebagai master norma tata negara itu.

Yusril juga mengatakan pemerintah dapat menjadikan kritik dalam movie tersebut sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelenggaraan proyek di lapangan.

"Pemerintah dapat memetik hikmah dari movie itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan nan perlu diperbaiki," tuturnya.

Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berbarengan dengan pemekaran wilayah di Papua.

Program itu kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan daya nasional.

Meski demikian, Yusril menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik atas penyelenggaraan proyek strategis nasional.

"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," katanya seraya menegaskan tindakan pembuaran alias pelarangan nan terjadi selama ini bukanlah pengarahan pemerintah pusat.

[Gambas:Instagram]

(lom/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]