2 minggu yang lalu
JAKARTA– Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi sekaligus melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan Universitas Prima Indonesia (UNPRI) di Kantor KemenP2MI, Jakarta Selatan, Senin 20 April 2026.
Kerja sama ini menandai langkah besar bumi pendidikan dalam mendukung ekosistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Hadir langsung dalam audiensi tersebut Rektor UNPRI, Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, didampingi Wakil Rektor IV, Dr. dr. Ali Napiah Nasution, M.K.T., dan Sekretaris Universitas, Dr. Christin Agustina Purba, S.S., M.Si.
Wujudkan Layanan Satu Atap (One Stop Service)
Dalam laporannya, Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting menyampaikan bahwa agenda utama kerja sama ini adalah kelanjutan pembentukan Migran Centre di lingkungan UNPRI nan nantinya bakal berfaedah sebagai jasa terpadu bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
“Kami berambisi rumah sakit dan klinik kami bisa menjadi penyedia jasa layanan kesehatan bagi CPMI. Dengan support Fakultas Kedokteran dan Kebidanan, kami mempunyai 5 Rumah Sakit dan 2 Klinik di Medan nan siap mendukung proses medical check-up secara terintegrasi,” ujar Prof. Chrismis.
Selain akomodasi kesehatan, UNPRI juga berencana mengintegrasikan Balai Latihan Kerja (BLK) di dalam kampus. Hal ini bermaksud untuk menciptakan jasa one stop service di mana mulai dari training skill, edukasi regulasi, hingga pemeriksaan kesehatan dilakukan di satu letak nan sama sebelum keberangkatan ke luar negeri.
Link and Match: Skill Mahasiswa dan Kebutuhan Global
UNPRI juga mengambil langkah progresif dengan memasukkan edukasi mengenai Pekerja Migran Indonesia ke dalam kurikulum sejak dini. Mahasiswa bakal dibekali pemahaman mengenai prosedur bekerja di luar negeri serta penguatan keahlian (skill) nan relevan dengan kebutuhan pasar internasional.
“Harapannya, mahasiswa UNPRI sejak awal sudah mengerti mengenai PMI dan mempunyai skill nan dibutuhkan. Begitu mereka lulus, mereka tidak perlu bingung lagi dan bisa langsung mengikuti program penempatan nan tersedia,” beber Rektor.
Potensi SDM di Sumatera Utara dan Jambi
Saat ini, UNPRI mempunyai pedoman mahasiswa nan sangat besar, termasuk sekitar 7.000 mahasiswa di Provinsi Jambi dan pedoman utama nan lebih besar di Sumatera Utara. Potensi SDM ini dinilai strategis untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja ahli di luar negeri melalui jalur resmi nan dilindungi negara.
Menanggapi perihal tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut baik inisiatif UNPRI. Pihak kementerian bakal memberikan pengarahan lebih lanjut mengenai standardisasi prosedur kesehatan dan teknis operasional agar Migran Centre di UNPRI dapat segera beraksi secara optimal bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari transformasi besar KemenP2MI dalam memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu ke hilir,” imbuh Menteri P2MI.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa perubahan status dari Badan menjadi Kementerian berasas Perpres Nomor 139 Tahun 2024 memberikan kewenangan penuh sebagai regulator sekaligus operator.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menggeser orientasi penempatan tenaga kerja dari low-skill menuju medium-high skill.
“Presiden telah memberikan sasaran berjenjang untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja ahli pada periode 2026-2029 untuk sektor-sektor strategis seperti caregiver, nurse, welder, hingga hospitality” ujar Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa saat ini terdapat kesempatan kerja luar negeri nan sangat besar, mencapai 327.658 posisi per April 2026, namun baru terserap sekitar 21,12%.
Sinergi Tridharma dan Penguatan Ekonomi
Kerja sama ini mencakup ruang lingkup nan luas, mulai dari peningkatan kapabilitas SDM, penelitian, hingga program “Kampus Berdampak”. Mahasiswa diharapkan berkedudukan aktif sebagai duta migrasi kondusif guna mencegah penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Data KemenP2MI menunjukkan kontribusi Pekerja Migran Indonesia terhadap ekonomi nasional terus meroket, dengan nilai remitansi mencapai Rp 288 triliun pada tahun 2025.
Jadi, menurut Menteri Mukhtarudin, sinergi dengan lembaga pendidikan seperti UNPRI diharapkan dapat terus meningkatkan nomor ini melalui pengiriman tenaga kerja nan lebih berbobot dan terlindungi secara hukum.
Perkuat Sektor Formal
Menteri Mukhtarudin, menegaskan komitmen pemerintah dalam mentransformasi profil Pekerja Migran Indonesia dari sektor domestik menuju sektor formal.
Langkah ini ditempuh melalui sinergi erat antara pemerintah dan lembaga akademik guna mencetak SDM nan mempunyai skill tinggi (skilled worker).
Menteri Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah konkret dengan menandatangani sedikitnya 20 Memorandum of Understanding (MoU) berbareng beragam lembaga pendidikan. Ikhtiar ini bermaksud menyiapkan tenaga kerja nan siap diserap oleh pasar kerja dunia di beragam area strategis.
“Upaya ini adalah ikhtiar kami dalam mempersiapkan pekerja migran, khususnya di sektor umum ke beragam negara di Asia, Eropa hingga Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Inggris,” ujar Mukhtarudin.
Tantangan Kesiapan SDM
Meski Indonesia mempunyai limpahan usia produktif dari lulusan SMK dan perguruan tinggi, Menteri P2MI menggarisbawahi satu hambatan utama nan tetap menjadi batu sandungan mengenai keahlian bahasa.
Banyak lulusan sarjana maupun diploma nan secara teknis mumpuni, namun tetap terkendala dalam berkomunikasi menggunakan bahasa internasional maupun bahasa negara penempatan.
“Permasalahannya adalah kesiapan kita. Kita mempunyai usia produktif nan melimpah, namun lulusan SMK dan perguruan tinggi kita banyak nan belum menguasai bahasa Inggris. Ini nan kudu diupayakan agar mereka setidaknya bisa berkata Inggris alias bahasa negara tujuan penempatan,” tegas Menteri P2MI Muktarudin.
Sinergi dengan bumi akademisi diharapkan bisa mengintegrasikan training bahasa dan sertifikasi skill ke dalam kurikulum pendidikan.
Dengan begitu, lulusan Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai tenaga kasar, melainkan tenaga ahli nan mempunyai daya tawar tinggi dan perlindungan hukum nan lebih kuat di luar negeri.
Pemerintah berharap, melalui penguatan kompetensi bahasa dan skill, nomor penempatan di sektor umum bakal terus meningkat, sekaligus mengurangi akibat persoalan hukum nan sering menimpa pekerja di sektor informal.
Optimisme di Sumatera Utara dan Jambi
Dengan pedoman mahasiswa nan mencapai ribuan di Sumatera Utara dan sekitar 7.000 mahasiswa di Jambi, UNPRI dinilai mempunyai potensi besar untuk menjadi pemasok tenaga kerja ahli.
“Ini adalah kerjasama nyata antara pemerintah dan akademisi. Dengan adanya Migrant Center di UNPRI, kita memastikan bahwa anak bangsa nan berangkat ke luar negeri adalah mereka nan ahli, terdata, dan terlindungi maksimal sejak dari bangku perkuliahan,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
(adista)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·