Seluruh Fraksi Dprd Kalteng Menerima Raperda Pertanggungjawaban Apbd Tahun 2025

PALANGKA RAYA – Seluruh fraksi di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

​Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 nan berjalan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat, 26 Juni 2026.

​Adapun seluruh fraksi nan menyatakan sepakat tersebut adalah Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, dan PAN.

​Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Gubernur Kalteng terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebelumnya, pidato pengantar tersebut telah disampaikan oleh Gubernur melalui Penjabat (Pj) Sekda dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III pada Kamis, 25 Juni 2026.

​Pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menyampaikan apresiasinya atas pandangan nan diberikan oleh seluruh fraksi.

“Demikian tadi telah kita dengarkan berbareng pemandangan umum tujuh fraksi pendukung majelis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Ansyari.

“Berkenaan dengan pertanyaan maupun saran nan telah disampaikan oleh masing-masing fraksi pendukung dewan, maka jawaban dan penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi Kalteng, dalam perihal ini Gubernur, bakal disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,” tambahnya.

Secara ringkas, realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
​1. Anggaran Pendapatan
• ​Target: Rp7,984 triliun lebih.
• ​Realisasi: Rp7,284 triliun lebih (91,23%) per 31 Desember 2025.
• ​Rincian Pendapatan:
◦ ​Pendapatan Asli Daerah (PAD): Terealisasi Rp2,646 triliun lebih (97,38% dari sasaran Rp2,717 triliun lebih).
◦ ​Pendapatan Transfer: Terealisasi Rp4,539 triliun lebih (108,77% dari sasaran Rp4,173 triliun lebih).
◦ ​Lain-Lain Pendapatan Daerah nan Sah: Terealisasi Rp98,876 miliar lebih (9,04% dari sasaran Rp1,094 triliun lebih).
​2. Anggaran Belanja
• ​Target: Rp8,35 triliun lebih.
• ​Realisasi: Rp7,433 triliun lebih (89,03%) per 31 Desember 2025.
• ​Rincian Belanja:
◦ ​Belanja Operasi: Terealisasi Rp4,282 triliun lebih (89,64% dari sasaran Rp4,776 triliun).
◦ ​Belanja Modal: Terealisasi Rp2,123 triliun lebih (90,50% dari sasaran Rp2,347 triliun lebih).
◦ ​Belanja Tidak Terduga: Terealisasi Rp6,66 miIiar lebih (15,86% dari sasaran Rp42 miliar).
◦ ​Belanja Transfer: Terealisasi Rp1,021 triliun lebih (86,22% dari sasaran Rp1,184 triliun).
​3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
• ​SilpaTahun Berkenaan tercatat sebesar Rp216,072 miliar lebih.
​4. Neraca Pemerintah Provinsi Kalteng (per 31 Desember 2025)
• ​Total Aset: Rp18,859 triliun lebih.
• ​Total Kewajiban: Rp530,503 miliar lebih.
• ​Total Ekuitas: Rp18,329 triliun lebih.

(Syauqi)