Sampaikan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat Secara Cepat, Akurat Dan Transparan

PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar). Menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penguatan tata kelola publikasi pemerintah wilayah di Aula Sangga Banua, Kantor Bupati Kobar, Senin (8/6).
Rakor tersebut dihadiri Bupati Hj Nurhidayah, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, seluruh kepala organisasi perangkat wilayah (OPD), serta kontributor Multimedia Center (MMC) dari masing-masing perangkat daerah.

Rapat koordinasi ini bermaksud untuk memperkuat sinergi publikasi dan strategi komunikasi pemerintah wilayah dalam menyampaikan info pembangunan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.

Dalam arahannya, Bupati Hj Nurhidayah. Menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antar-OPD dalam mempublikasikan beragam capaian pembangunan nan merupakan bagian dari penyelenggaraan visi dan misi daerah. Menurutnya, info nan disampaikan kepada masyarakat kudu berkualitas, berbasis data, dan bisa memberikan gambaran nyata mengenai keahlian pemerintah.

“Setiap perangkat wilayah kudu bisa mengomunikasikan program dan capaian kerjanya dengan baik kepada masyarakat, publikasi nan terintegrasi menjadi bagian krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.

Hj Nurhidayah mengidentifikasi sejumlah tantangan nan tetap dihadapi dalam tata kelola publikasi pemerintah. Di antaranya belum optimalnya penyampaian info mengenai capaian keahlian OPD. Serta lemahnya strategi komunikasi dalam merespons beragam rumor nan berkembang di masyarakat.

Untuk mengatasi perihal tersebut, Hj Nurhidayah meminta seluruh perangkat daerah, agar tidak bersikap melindungi ataupun reaktif secara negatif terhadap kritik nan muncul. Sebaliknya, pemerintah kudu bisa menghadirkan pencerahan publik melalui penyampaian fakta, data, dan bukti nyata di lapangan.

“Ketika muncul rumor negatif, jangan dilawan dengan perdebatan nan tidak produktif, tunjukkan capaian kerja melalui data, testimoni masyarakat, maupun visualisasi progres pembangunan nan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat berkuasa menyampaikan aspirasinya dan itu kudu menjadi bagian kritik dan perbaikan kita” tegasnya.

Hj Nurhidayah menambahkan, transparansi keahlian kudu menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah. Setiap tahapan penyelenggaraan program perlu diinformasikan kepada masyarakat secara berjenjang agar publik memahami proses pembangunan nan memerlukan waktu dan tahapan nan jelas.

Melalui rapat koordinasi ini, Hj Nurhidayah berambisi terbangun sistem publikasi nan lebih terintegrasi, responsif, dan transparan. Sehingga bisa memperkuat gambaran positif pemerintah wilayah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.(mmc/ind)

PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar). Menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penguatan tata kelola publikasi pemerintah wilayah di Aula Sangga Banua, Kantor Bupati Kobar, Senin (8/6).
Rakor tersebut dihadiri Bupati Hj Nurhidayah, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, seluruh kepala organisasi perangkat wilayah (OPD), serta kontributor Multimedia Center (MMC) dari masing-masing perangkat daerah.

Rapat koordinasi ini bermaksud untuk memperkuat sinergi publikasi dan strategi komunikasi pemerintah wilayah dalam menyampaikan info pembangunan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.

Dalam arahannya, Bupati Hj Nurhidayah. Menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antar-OPD dalam mempublikasikan beragam capaian pembangunan nan merupakan bagian dari penyelenggaraan visi dan misi daerah. Menurutnya, info nan disampaikan kepada masyarakat kudu berkualitas, berbasis data, dan bisa memberikan gambaran nyata mengenai keahlian pemerintah.

“Setiap perangkat wilayah kudu bisa mengomunikasikan program dan capaian kerjanya dengan baik kepada masyarakat, publikasi nan terintegrasi menjadi bagian krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.

Hj Nurhidayah mengidentifikasi sejumlah tantangan nan tetap dihadapi dalam tata kelola publikasi pemerintah. Di antaranya belum optimalnya penyampaian info mengenai capaian keahlian OPD. Serta lemahnya strategi komunikasi dalam merespons beragam rumor nan berkembang di masyarakat.

Untuk mengatasi perihal tersebut, Hj Nurhidayah meminta seluruh perangkat daerah, agar tidak bersikap melindungi ataupun reaktif secara negatif terhadap kritik nan muncul. Sebaliknya, pemerintah kudu bisa menghadirkan pencerahan publik melalui penyampaian fakta, data, dan bukti nyata di lapangan.

“Ketika muncul rumor negatif, jangan dilawan dengan perdebatan nan tidak produktif, tunjukkan capaian kerja melalui data, testimoni masyarakat, maupun visualisasi progres pembangunan nan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat berkuasa menyampaikan aspirasinya dan itu kudu menjadi bagian kritik dan perbaikan kita” tegasnya.

Hj Nurhidayah menambahkan, transparansi keahlian kudu menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah. Setiap tahapan penyelenggaraan program perlu diinformasikan kepada masyarakat secara berjenjang agar publik memahami proses pembangunan nan memerlukan waktu dan tahapan nan jelas.

Melalui rapat koordinasi ini, Hj Nurhidayah berambisi terbangun sistem publikasi nan lebih terintegrasi, responsif, dan transparan. Sehingga bisa memperkuat gambaran positif pemerintah wilayah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.(mmc/ind)