Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penutupan fitur komunikasi di Roblox sebagai bagian dari penerapan PP Tunas juga bakal dilakukan untuk gim lain.
"Betul semua (fitur komunikasi bakal ditutup). Jadi tadi seluruh platform termasuk games itu kelak bakal diberlakukan PP nan sama," kata Meutya di Kantor Komdigi, Kamis (30/4).
"Karena jika satu di intervensi, Roblox sudah melakukan kepatuhan perlindungan anak misalnya, tapi games lain tidak, maka itu bakal terjadi perpindahan anak-anak bermain games dan menjadi tidak dapat menyelesaikan masalah," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Meutya, perihal tersebut dilakukan atas nama akuntabilitas, transparansi, dan keadilan bagi seluruh platform, termasuk platform games.
Roblox ia sebut telah memenuhi tanggungjawab kepatuhan terhadap PP Tunas. Sedikit berbeda, kepatuhan platform ini tidak dilakukan dengan penghapusan akun, melainkan pembatasan komunikasi.
Meutya menyebut Roblox bakal melakukan verifikasi usia untuk seluruh penggunanya, dan pengguna di bawah 16 tahun bakal mendapatkan pembatasan komunikasi.
Roblox sendiri memperkirakan jumlah pemain anak di platformnya sekitar 23 juta dari total 45 juta pemain.
"Dan dari age verification itu, diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak, maka chats alias fitur komunikasi langsung dimatikan," terang Meutya.
Pengguna berumur di atas 16 tahun juga kudu melakukan verifikasi usia agar fitur komunikasinya tidak dimatikan.
Kepatuhan penuh Roblox menandai usainya kisruh kepatuhan 8 platform digital berisiko tinggi terhadap PP Tunas.
Meski demikian, Meutya mengatakan ini bukan akhir, lantaran patokan ini bertindak untuk semua platform.
"Atas nama keadilan aturan, maka ini bakal bertindak untuk semuanya. Dan kami sudah memberikan waktu, kita ingatkan juga dalam forum ini bahwa sampai Juni adalah waktu di mana platform melakukan self-assessment," terangnya.
Usai melakukan self-assessment, Komdigi bakal melakukan pertimbangan terhadap penilaian tersebut untuk memberikan label akibat nan sesuai.
Kepatuhan tiap platform nantinya bakal berbeda tergantung tingkat akibat nan ditetapkan.
"Memang patokan Indonesia agak berbeda dengan patokan di negara lainnya nan sudah memulai. Yaitu kita berangkat dari aspek resiko alias risk-based approach. Sehingga kita tidak pukul rata bahwa seluruh platform tidak boleh di bawah 16 tahun," jelas Meutya.
(loam/agt)
Add
as a preferred source on Google
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·