Pt Dsi Dibentuk, Pemerintah Pede Bisa Genjot Devisa-dolar As Balik Ke Rp 16.900

Jakarta -

Pemerintah telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor berjulukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Lewat pembentukan DSI ini diproyeksikan bisa menambah persediaan devisa negara hingga mencapai US$ 44 miliar alias sekitar Rp 778 triliun (kurs Rp 17.700).

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia Fithra Faisal mengatakan DSI bakal berfokus untuk menertibkan pencatatan ekspor komoditas demi mengamankan devisa negara sekaligus diharapkan bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi jangka panjang untuk mengkonsolidasikan info ekspor sekaligus memulihkan potensi kekayaan negara nan selama ini gosong akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing nan dilakukan oleh sejumlah pihak.

Tindakan ini pun dapat memperkuat posisi nilai tukar rupiah ke level Rp 16.900 per dolar AS. Kebijakan mengonsolidasikan ekspor komoditas lewat satu pintu ini dinilai sebagai langkah nan sudah dipraktikkan oleh beragam negara lain.

"Dengan adanya pencatatan nan lebih tertib, dengan mencatat saja, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8 persen," ujar Fithra dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Melalui pembenahan manajemen manajemen perdagangan, pemerintah berkomitmen menciptakan tata kelola komoditas hulu hingga hilir nan transparan, akuntabel dan bisa ditelusuri, agar pelaku upaya juga mendapatkan kepastian bisnis. Upaya progresif ini diharapkan bisa menciptakan stabilitas makroekonomi nasional secara berkelanjutan.

Fithra menjelaskan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik under-invoicing ini sudah berjalan sejak satu separuh tahun terakhir. Berdasarkan hasil kajian internal kabinet, ditemukan indikasi hilangnya kekayaan negara sebesar Rp 15.400 triliun dalam kurun waktu 1991-2024.

Nilai kerugian tersebut setara dengan 64% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini nan mencapai Rp 24.000 triliun. Kerugian tersebut dipicu oleh lemahnya sistem pencatatan transaksi nan melangkah selama 34 tahun terakhir.

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan langkah konsolidatif nan sudah berjalan selama 6 bulan terakhir ini, guna memastikan kelak DSI dapat beraksi dengan penuh profesionalisme.

"Nah oleh karenanya kita keluar dengan satu sistem badan konsolidasi ekspor di mana jika kita bicara preseden secara empiris itu sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, apalagi di Malaysia alias India," jelasnya.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto memberikan contoh negara Ghana nan sukses membentuk badan ekspor unik untuk komoditas kakao dalam memperkuat daya jual di pasar global. Dia menjelaskan penguatan posisi tawar tersebut dapat memberikan untung optimal bagi seluruh pemangku kepentingan jika lembaga pengelola mengedepankan aspek integritas terhadap para ketua serta adanya audit berkala.

"Tinggal masalahnya adalah gimana sistem kerja nan betul-betul baik, sehingga kemudian faedah nan diperoleh oleh negara, dan juga oleh stakeholders nan lain, betul-betul bisa optimal," kata dia.

Ia mengingatkan penerapan asas keterbukaan info secara konsisten bakal meminimalisir segala corak manipulasi arsip ekspor di lapangan.

"Jadi tata kelola itu bisa diimplementasikan langsung sebetulnya. Seperti dengan soal masalah transparansi," tambah Toto.

(acd/acd)