Potensi Laut Kalteng Lari Ke Kalsel, Daerah Kehilangan Pad

PALANGKA RAYA – Hasil laut dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kerap mengalir ke provinsi tetangga, Kalimantan Selatan (Kalsel), terutama dari wilayah perbatasan seperti Kabupaten Pulang Pisau.

Kondisi ini dinilai berakibat pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, membenarkan kejadian tersebut dan menyebutnya sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

“Ya tentu ini menjadi PR kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Harapannya hasil aktivitas nelayan ini bisa dimanfaatkan di wilayah sendiri,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.

Meski demikian, dia tidak menampik bahwa nelayan tetap memilih menjual hasil tangkapan ke wilayah lain jika dinilai lebih menguntungkan.

“Tidak menutup kemungkinan, andaikan itu menguntungkan bagi nelayan, mereka bisa menjual ke luar,” katanya.

Sri menekankan, idealnya kebutuhan ikan di wilayah Kalteng, khususnya wilayah perbatasan, dapat dipenuhi dari produksi lokal.

“Sepanjang kebutuhan di dalam wilayah bisa terpenuhi, khususnya di wilayah perbatasan, itu nan diharapkan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, salah satu penyebab nelayan lebih sering menjual hasil laut ke Kalsel adalah keterbatasan akses infrastruktur, baik jalan maupun pelabuhan. Kondisi ini membikin pengedaran hasil tangkapan di dalam wilayah menjadi kurang optimal.

“Bahaur, ya lantaran di Pulang Pisau akses jalan menjadi salah satu penyebab. Kalau aksesnya lancar, dengan sendirinya orang bakal datang ke sana. Ini menjadi PR nan perlu perhatian ke depan,” ujarnya.

Selain itu, aspek nilai jual juga menjadi pertimbangan utama bagi nelayan dalam menentukan letak penjualan.

“Apabila nilai di luar lebih menjanjikan, tidak menutup kemungkinan mereka bakal memilih menjual ke sana lantaran mengharapkan nilai nan layak,” katanya.

Sri menegaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu mengambil langkah untuk memfasilitasi nelayan agar dapat menjual hasil tangkapan dengan nilai nan layak di dalam daerah, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terhadap ikan tetap terpenuhi.

“Ini menjadi PR berbareng agar nelayan mendapatkan nilai nan layak dan masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mengenai ikan,” pungkasnya.

(Sya'ban)