Perairan Kalteng Diawasi Pokmaswas, Bagaimana Mekanisme Kerjanya?

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggandeng Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di tingkat desa untuk memperkuat pengawasan perairan, khususnya dalam mencegah praktik terlarangan fishing.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan keberadaan Pokmaswas menjadi bagian krusial dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

“Di masyarakat ada nan namanya Pokmaswas, sudah dibentuk dan dikukuhkan oleh Pemprov, dan mereka mempunyai tugas untuk ikut serta mengawasi lingkungan, potensi kelautan dan potensi perikanan kita,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.

Menurutnya, Pokmaswas berkedudukan aktif dalam mendeteksi dan melaporkan beragam pelanggaran di perairan, seperti praktik terlarangan fishing menggunakan peledak maupun racun (tuba).

“Kalau ada pelanggaran seperti terlarangan fishing, mereka bisa melaporkan kepada pihak berkuasa untuk segera ditindak,” katanya.

Sri menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya pengawasan nan dimiliki pemerintah.

“Kita melakukan pengawasan, tapi memang sumber daya kita terbatas, jadi kita bekerja sama dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga dinilai efektif dalam menjaga kelestarian perairan. Di sejumlah wilayah seperti Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, masyarakat menerapkan hukum budaya bagi pelaku terlarangan fishing.

“Di wilayah seperti Kuala Pembuang, ada kearifan lokal menggunakan hukum adat, di mana pelaku dikenakan denda. Itu juga bagus,” ucapnya.

Ke depan, Dislutkan Kalteng juga bakal memperkuat sinergi dengan beragam pihak, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD), untuk menjaga kelestarian perikanan berbasis nilai budaya lokal.

“Nanti ke depan kita berbareng pihak seperti DAD untuk menjaga kelestarian perikanan sesuai nilai Belom Bahadat,” ujarnya.

Terkait kondisi di lapangan, Sri mengakui praktik terlarangan fishing di Kalteng tetap ditemukan, meski tidak tergolong masif. Namun, aktivitas tersebut tetap menjadi perhatian lantaran berpotensi merusak ekosistem perairan.

“Marak sih tidak, tetapi memang ada. Ini rawan jika terus dilakukan lantaran sumber daya perikanan bisa stagnan apalagi punah sebagian,” jelasnya.

Ia menyebut praktik tersebut umumnya terjadi di wilayah perairan seperti waduk dan sungai nan dimanfaatkan masyarakat.

Sebagai upaya pencegahan, pihaknya terus melakukan edukasi serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pokmaswas. Pemprov Kalteng juga berencana memberikan apresiasi kepada golongan masyarakat nan aktif dalam pengawasan.

“Nanti saat HUT Kalteng, kita bakal berikan apresiasi kepada Pokmaswas nan teraktif dan terbaik dalam pengawasan,” tutupnya.

(Sya'ban)